KSPSI Proyeksikan Masa Depan Pekerja Suram

Mataram (Suara NTB) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memproyeksikan suramnya masa depan pekerja dengan sistem yang berlaku setelah Undang-undang Cipta Kerja. Ketua KSPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur menyatakan hal itu, karena diberlakukannya sistem outsourching dan indikasi maraknya tenaga kerja asing.

Yustinus Habur mengatakan, aturan-aturan ketenagakerjaan saat ini keberpihakannya dianggap kurang. Misalnya, di tambang Batu Hijau yang dikelola oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), pekerja tidak diperbolehkan lagi berserikat. Dengan tidak berserikat, artinya, terbatas akses pekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan.

Lalu, tambah Yustinus Habur, sistem penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan yang berlaku adalah outsourching. Belakangan ini berbagai perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing kian meningkat. Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing.

Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Selain itu, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Yaitu, tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan perusahaan tempatnya bekerja. Tenaga kerja outsourching dievaluasi setiap tahun. Dapat diperpanjang, atau dapat diputus. System ini, tidak membuat adanya masa depan bagi pekerja.

“Pengusaha kita sekarang, mau mikir dirinya saja. Tidak memikirkan pekerja,” ujarnya. Hal itu berlaku, karena di dalam aturan perundang-undangan dibolehkan. Ini tantangan pekerja kata Yustinus. Selain itu, indikasi masuknya tenaga kerja asing juga sangat marak. Yustinus mengatakan, melihat sendiri salah satu proyek yang dikerjakan di negeri ini menggunakan tenaga kerja asing cukup dominan.

“Saya saksikan sendiri, di salah satu proyek di Jakarta, apartemennya untuk tenaga kerja asing dibuatkan sendiri. Kita tidak saja impor beras, impor garam, tenaga kerja juga diimpor. Undang-undang membolehkan hal itu, dan kami sudah angkat tangan juga berjuang untuk ini,” katanya.

Dengan semakin maraknya tenaga kerja asing ini, lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal di dalam negerinya sendiri menjadi semakin sempit. Bahkan untuk tenaga kerja pertukangan. Sementara tingkat populasi penduduk semakin meningkat. Negara ini menurutnya tidak kekurangan insinyur-insinyur di berbagai sektor. Namun sangat kecil diberikan ruang untuk turut membangun negaranya. Yustinus berharap, akan ada tata kelola tenaga kerja yang lebih baik ke depannya. (bul)







Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Relawan Ganjar Sigap Bantu Korban Banjir di Lombok Barat

0
Giri Menang (Suara NTB) – Bencana banjir, di Dusun Pengantap, Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Minggu, 3 Desember telah mengakibatkan rumah-rumah di...

Latest Posts

Relawan Ganjar Sigap Bantu Korban Banjir di Lombok Barat

Giri Menang (Suara NTB) – Bencana banjir, di Dusun...

Jembatan Penghubung Desa Waduruka-Pusu Kabupaten Bima Putus, 1.000 KK Terisolasi

Bima (Suara NTB) - Jembatan penghubung antar desa yang...

Masuk Tiga Besar Nasional, Pemprov NTB Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data BPS RI

Jakarta (Suara NTB) - Pemprov NTB meraih penghargaan Anindhita...

Januari hingga November 2023, 105 Kejadian Bencana Alam di NTB, Banjir Paling Banyak

Mataram (Suara NTB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)...