NTB Berupaya Perketat Alih Fungsi Lahan

0
Muhammad Taufieq Hidayat

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajak Pemda kabupaten/kota untuk berupaya memperketat alih fun – gsi lahan yang masih terus berlangsung. Terlebih masalah alihfungsi lahan ini juga menjadi perhatian Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, salah satu upaya mempertahankan lahan pertanian yaitu dengan alihlokasi lahan.

Jika lahan di kawasan perkotaan banyak dufungsikan untuk perumahan, perkantoran dan infrastruktur maka bisa dialihkan lahan pertanian tersebut di daerah lain dengan membuka lahan baru.

“Kemarin kita sudah melakukan rapat nasional agar alihfungsi lahan pertanian itu betul-betul diperketat. Sehingga ada alihfungsi lahan, ada alihlokasi lahan,” kata Muhammad Taufieq Hidayat kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, ada sejumlah daerah di NTB yang sudah memiliki Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan yang digunakan untuk mengerem laju alihfungsi lahan serta menjamin ketersediaan lahan pertanian. Misalnya di Kota Bima, salah satu ketentuannya yaitu jika ada pihak yang menggunakan lahan pertanian, maka harus disediakan dua hektare penggantinya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Ni Nyoman Darmilaswati sebelumnya mengatakan salah satu tantangan pengendalian alihfungsi lahan di Provinsi NTB yaitu belum semua kabupaten/kota memiliki Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Beberapa daerah yang sudah memiliki regulasi tersebut yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur.

Ia mengatakan, di tahun 2023 ini ada tiga daerah yang akan menyusun Raperda LP2B yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Dompu. Namun sayangnya anggaran untuk penyusunan Raperda tersebut ditarik oleh Kementerian Pertanian. Hal ini pula yang disampaikan Distanbun saat bertemu dengan pejabat Kementerian Pertanian RI bulan Agustus lalu.

Perda LP2B adalah instrumen aturan untuk mengendalikan beralihfungsinya lahan pertanian berkelanjutan. Sebab tak dipungkiri banyak kegiatan alihfungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan yang lain seperti perumahan atau infrastruktur lainnya.

“Ada daerah yang sudah memiliki Perda LP2B, namun terkadang Pemda (kabupaten/kota) sendiri yang mengeluarkan izin untuk kegiatan alihfungsi itu,” kata Ni Nyoman Darmilaswati.

Asisten II, Setda Provinsi NTB, Fathul Gani tak menampik masih terjadi alih fungsi lahan di Provinsi NTB. Secara akumulatif, sekitar 10.000 hektare dari total 270.000 hektare lahan produksi di NTB mengalami penyusutan tiap tahunnya.

Alih fungsi lahan di NTB faktornya banyak didominasi oleh pembangunan tempat tinggal atau perumahan. Ia tidak menafikan, pembangunan perumahan ini merupakan suatu keniscayaan. Tapi paling tidak lokasinya sebaiknya diprioritaskan di lahan-lahan yang tidak produktif.

“Kita berpikirnya bukan hanya hari ini, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Artinya ada lahan pangan berkelanjutan yang harus dipertahankan,” terangnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri mengatakan, semua pihak diminta untuk mentaati aturan LP2B ini, sebab regulasinya sudah lama lahir. Di tingkat pusat sudah ada UU Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Nah, (jika melanggar) ini bisa dipidana dan masyarakat bisa melaporkan oknum ke Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Kuntoro Boga Andri.

Kuntoro Boga mengatakan, arah pengaturan dari UU ini bertujuan melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus alih fungsi lahan. “Sehingga bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan,” tegasnya.

UU tersebut juga mengatur sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian. Seperti di pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

“Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan, setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar,” paparnya.

Pemprov NTB sendiri telah memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 10 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Misalnya di Pasal 54 (1) berbunyi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dipidana sesuai dengan ketentuan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selanjutnya di ayat (2) menyatakan orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula dan tidak melakukan rehabilitasi dipidana sesuai dengan ketentuan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.(ris)