Mataram (Suara NTB) – Perhitungan alokasi anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, ternyata hingga kini belum final. Pemerintah Kota Mataram dengan Pemprov NTB belum memastikan item kegiatan yang harus dibiayai. Sementara, anggaran diusulkan penyelenggara pemilu perlu dilakukan penyesuaian.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Muhammad Ramayoga dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya masih menunggu pembagian persentase item anggaran yang mana ditangani oleh Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Di satu sisi, rincian penggunaan anggaran masih menunggu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu Kota Mataram. “Jadi, kita masih menunggu mana yang dibiayai oleh provinsi, dibiayai oleh kota, dan mana yang dibiayai oleh provinsi dan kota. Sampai sekarang ini belum final,” kata Yoga.
Ia menyebutkan bahwa KPU mengusulkan anggaran Rp30 miliar untuk pembiayaan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024, tetapi usulan itu harus diverifikasi kembali karena banyak standar-standar harga yang harus dilakukan penyesuaian berdasarkan standar di daerah.
Yoga mencontohkan, pembelian kertas, makan minum, dan penggunaan hotel sebagai tempat sosialisasi tidak mungkin menggunakan standar nasional. Pasalnya, barang dan atau pemanfaatan fasilitasnya berada di daerah. Kecuali, berkaitan dengan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus mengikuti standar nasional. “Belanja barang dan jasa atau sewa hotel disesuaikan dengan standar daerah,” ujarnya.
Porsi pembiayaan pilkada dari Pemprov NTB mencapai Rp10 miliar diakui, belum final. Kesepakatan item mana yang dibiaya masih berbentuk centang saja, karena masih harus didiskusikan kembali dengan KPU dan Bawaslu. Anggaran yang diusulkan Rp30 miliar tidak menutup kemungkinan turun menjadi Rp25miliar atau Rp28 miliar setelah dilakukan penyesuaian standar harga. Yoga mengaku, dana pilkada harus dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 dan APBD 2024. Khusus APBD 2023, telah dialokasikan anggaran Rp600 juta untuk perencanaan.
Saat ini, KPU maupun Bawaslu masih fokus untuk pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. “Kalau NPHD nanti langsung ditanyakan ke BKD jadwalnya,” demikian kata dia. (cem)
