Tiga Perusahaan Tertarik Kelola Kawasan Mangrove NTB untuk Perdagangan Karbon

0
Muslim. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tiga perusahaan tertarik untuk mengembangkan kawasan hutan mangrove di pesisir laut NTB untuk kegiatan perdagangan karbon. Perdagangan karbon saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Ditengah ancaman perubahan iklim. Indonesia sendiri sudah menegaskan komitmennya mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap dampaknya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST. M.Si di Mataram, Jumat, 29 September 2023 mengatakan, Provinsi NTB memiliki potensi cukup luas. Terdapat 400.000 hektar kawasan hutan mangrove yang bisa dikelola oleh perusahaan-perusahaan penghasil emisi gas buang. Tiga perusahaan yang berminat mengembangkan kawasan hutan mangrove di NTB ini, menurutnya sudah dalam tahap penjajakan untuk merestorasi kawasan mangrove di NTB.

“Mereka berencana merestorasi hutan yang tidak gundul sama sekali. Paling tidak, mereka tidak mulai dari nol,” ujarnya. Sejumlah lokasi mangrove yang potensial ini berdasarkan hasil maping yang dilakukan diantaranya, di Waworada Bima, di Sumbawa, di Lombok Timur, di Lombok Barat. “Saya sudah ketemu dengan pihak perusahaan itu. Kita sudah bahas juga proses perizinan dan lain-lain,” jelas Muslim.

Untuk potensi perdagangan karbon ini, kepala dinas menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat, LSM menjadi bagian yang berperan penting dalam pengelolaan dan aspek nilai ekonomisnya. “Karena para pengusaha ini akan menjualnya sebagai kompensasi ekologi. Masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat ekonominya juga,” imbuhnya.

Perdagangan karbon sendiri adalah transaksi jual beli kredit karbon. Kredit karbon merupakan representasi hak bagi satu perusahaan untuk menghasilkan emisi karbon atau gas rumah kaca lain dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

Muslim menambahkan, salah satu syaratnya yaitu lahan penanaman mangrove tersebut milik pemerintah, bukan milik perorangan. Pemerintah pusat sendiri sangat serius untuk merespons potensi ekonomi biru ini, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kawasan mangrove dan hutan hujan tropis yang banyak dan dapat diperjualbelikan di pasar global.

Terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan peraturan teknis atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023).

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang dapat menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Sementara luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektare atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia.

Indonesia juga memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton. Dengan demikian, maka total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton. Apabila Pemerintah Indonesia dapat menjual kredit karbon dengan harga 5 Dolar AS di pasar karbon, maka potensi ekonomi karbon di Tanah Air mencapai Rp8.000 triliun, terdiri dari hutan tropis sebesar Rp1.780 triliun, hutan mangrove Rp2.333 triliun, dan lahan gambut Rp3.888 triliun. (bul)