Persekusi Pengemudi Taksi Online di Destinasi Wisata Bisa Membentuk Image Tidak Baik

0
Junaidi Kasum, Lalu Moh. Faozal. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB tidak membenarkan kegiatan adanya persekusi pengemudi angkutan online, hanya karena dianggap beroperasi tidak pada wilayahnya. Belum lama ini beredar video seorang pengemudi taksi online kawasan pariwisata Kuta, Lombok Tengah diserbu secara verbal, lantaran melayani pesanan secara online.

Berdasarkan aturan yang dibuat travel setempat, taksi online hanya boleh mengantar penumpang. Tidak dibolehkan melayani penjemputan via aplikasi. Sebelumnya, di kawasan wisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat, seorang pengemudi taksi juga dihentikan oleh sejumlah orang yang diduga pengemudi travel di kawasan setempat, lantaran menerima pesanan secara online.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum mengatakan, hal ini tidak boleh terus teruran terjadi. Karena efeknya sangat besar terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, jangan sampai hanya ulah segelintir orang kemudian viral, lalu terbentuk image di luaran, Lombok tidak aman. “Organda tidak benarkan ada persekusi kepada taksi online. Dengan alasan wilayah kekuasaan travel lokal disana. Jangan sampai karena persoalan ini akan terbentuk opini Lombok tidak aman,” ujarnya.

Junaidi Kasum juga meminta kepada pengelola aplikasi, apakah Gocar, Grab, atau sejenisnya untuk membangun komunikasi dengan Organda. Jangan sampai, karena merasa dibeking oleh pihak-pihak tertentu lantas persoalan-persoalan ini akan berlanjut hingga ke ranah hukum. “Jangan merasa kuat sendiri. Komunikasilah sama kita. Nanti kita akan panggil, siapa yang melakukan itu (persekusi), dari perusahaan mana, koperasi mana. Kita dudukkan dan kita cari solusinya sama-sama. Kita ndak mau persoalan-persoalan seperti ini sampai ke ranah hukum. Karena kasian juga dibawah – bawah ini yang akan menjadi korban. Walaupun persekusi tetap kami tidak benarkan,” terangnya.

JK, panggilan akrabnya, menganggap inilah pentingnya terbangun komunikasi antar seluruh stakeholder.  Jangan ada pihak yang jalan sendiri-sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan, ada masalah pada perilaku dan sangat personal soal transport kita. Pekerjaan rumah bersama memang. Tidak pada soal penanganan oleh pemerintah saja. tetapi sangat dibutuhkan upaya dan kesadaran kolektif melihat transport di Lombok. Ujungnya memang masalah perut dan bagi – bagi rezeki yang sering dianggap tidak adil.

“Tetapi lagi-lagi soal cara yang terkadang sangat tidak bisa kita terima dengan pemahaman pariwisata kita,” kata Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini. Menurutnya, ada pihak-pihak yang merasa menjadi sangat boleh melakukan apa saja demi atas nama kelompok dan wilayah. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencari akar masalahnya. Karena anehnya, kata kepala dinas, persoalan-persoalan seperti ini hanya terjadi di daerah-daerah wisata.

“Walaupun persoalan seperti ini terus berkurang. Di bandara kita sudah selesai . Di Bangsal sudah hampir rampung. Tetapi tidak mungkin pemerintah bisa sendirian. Ayo bersama kita benahi. Tidak harus kita ramai dengan keluh kesah saja,” demikian Faozal. (bul)