Mataram (Suara NTB) – Dewan Pers memberikan workshop peliputan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 kepada sejumlah awak media di NTB pada Jumat, 29 September 2023. Salah satu tujuan dari workshop tersebut supaya insan media di NTB dapat terus menyampaikan informasi yang baik dan benar seputar dinamika politik pemilu 2024.
Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya yang membuka Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Mataram itu menyampaikan bahwa salah satu kunci sukses penyelenggaraan ajang demokrasi
tersebut adalah terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat, dan bersih dari berita palsu (fake news) serta hoaks.
“Karena berdasarkan pengalaman Pemilu-Pemilu sebelumnya, menjelang, setelah, dan pada tahun penyelenggaraan Pemilu, ruang publik masih dipenuhi informasi atau
berita-berita yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hoaks, berita palsu, ujaran kebencian, dan informasi yang diskriminatif masih banyak ditemui,” ungkapnya.
Informasi-informasi tersebut bersumber dari sejumlah pihak, baik yang anonim maupun yang jelas statusnya, seperti relawan, tim sukses, termasuk juga para politisi atau tokoh-tokoh partai politik. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut tak hanya media non-jurnalistik (media sosial), tetapi sebagian di antaranya juga media jurnalistik (media mainstream).
“Pers memegang peranan penting dan harus berada di garda terdepan dalam memenuhi ruang publik dengan berita-berita yang mencerahkan. Sebagai pilar keempat demokrasi pers juga harus bisa menggerakkan partisipasi warga dalam Pemilu dan membangun demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” paparnya.
Peran pers dalam menciptakan Pemilu bermartabat dan berkualitas itu hanya bisa dilakukan jika para penjaga news room dan juga para nara sumber, terutama
penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan juga para relawan/tim sukses, memiliki kesadaran bersama dalam menciptakan public sphere yang sehat.
“Berkaitan hal tersebut, Dewan Pers memandang perlu menggelar workshop Peliputan Pemilu 2024 yang akan diadakan di 23 provinsi. Para peserta workshop berasal dari unsur pers, aparat penegak hukum, dan penyelenggara Pemilu. Narasumber workshop berasal dari Dewan Pers, KPU, Bawaslu, KPI, dan organisasi pers,” katanya.
Pada kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. Ia memaparkan peran jurnalis sebagai lembaga pengawas meminta peran media untuk melawan mis informasi dan disinformasi. Peran internalnya, dengan melakukan verifikasi informasi yang beredar di media sosial.
Pihaknya sudah menetapkan teknologi digital untuk mengawasi akurasi data pemilih dan pergeseran logistik. Ia juga menginformasikan sejumlah langkah tegas yang sudah diterapkan, salah satunya dengan menertibkan Bacaleg yang tidak jujur input data pribadi. “Seperti di Dompu, ada Bacaleg yang dicoret karena tidak jujur menyampaikan bahwa dia belum genap 5 tahun berakhir status mantan terpidana,” ujar Suhardi Soud.
Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth mengungkapkan, partisipasi media begitu penting dalam mengawal demokrasi, khususnya pelanggaran jelang tahapan Pemilu 2024.
Ia mendorong peran Pers menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Dalam catatan Umar, 92 persen pengaduan pelanggaran adalah temuan Bawaslu se NTB. “Ini artinya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke masyarakat masih rendah,” pungkasnya. (ndi)
