PENJABAT (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., resmi melantik Ir. H. Mohammad Rum, M.T., sebagai Pj Walikota Bima, Selasa, 26 September 2023. Pelantikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB ini, karena masa jabatan Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan sudah berakhir. Pelantikan Mohammad Rum bersamaan dengan pelantikan Pj Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Juaini Taofik, M.A.P.
Diwawancara sehari sebelum pelantikan, H. Mohammad Rum menegaskan komitmen dirinya sebagai Pj Walikota Bima dalam menangani sejumlah persoalan yang terjadi di lingkup Pemkot Bima. Salah satunya adalah masalah persoalan kondusivitas daerah yang menjadi salah satu atensinya.
Baginya, menjadikan kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif merupakan hal yang perlu dibenahi. Apalagi hal ini, menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi ke Kota Bima. Sebagai mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mohammad Rum memahami apa yang menjadi persoalan minimnya investasi yang masuk ke Kota Bima.
Menurutnya, seringnya terjadi aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan membuat investor takut menanamkan modalnya di Kota Bima. Hal ini menyebabkan Kabupaten Bima dan Kota Bima sebagai daerah dengan realisasi investasi yang paling rendah di Provinsi NTB. Apalagi, ungkapnya, investor secara langsung menyampaikan ke dirinya, jika mereka takut berinvestasi ke Kota Bima, karena sering adanya aksi blokir jalan yang dilakukan.
Dalam mengatasi masalah kondusivitas ini, dirinya akan bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI dan Polri yang ada di Kota Bima, sehingga situasi Kota Bima benar-benar kondusif.
“Kita perlu tegas. Jangan sampai ada negara dalam negara. Jangan sampai masyarakat kayak hukum rimba, sehingga kita harus dekati baik-baik, lakukan pendekatan dengan humanis. Kalau nggak bisa dirangkul, kita selesaikan saja. Kan banyak masyarakat kita yang membutuhkan suasana nyaman ketimbang keributan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, tambahnya, dirinya akan melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, birokrasi di lingkup Pemkot Bima tidak kondusif. Apalagi, beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima. Belum lagi sehari sebelum lengser, Walikota Bima Muhammad Lutfi melakukan mutasi pejabat.
Menurutnya, dalam melakukan mutasi pejabat harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan izin Mendagri. Baginya, dalam menjalankan roda pemerintahan di masa transisi ini, dirinya butuh tim birokrasi yang solid. Hal ini disebabkan masa jabatan sebagai Pj Walikota hanya satu tahun, sehingga harus segera bekerja dan tim yang ada harus orang-orang yang punya kompetensi, integritas dan loyalitas.
Dalam melakukan perombakan pejabat, Mohammad Rum mengaku akan melakukannya dan sesuai kebutuhan. Mutasi yang dilakukan harus mengacu serta mendapatkan izin dari Mendagri.
Pada bagian lain, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB ini, menyebut, Kota Bima berada di lokasi yang strategis, yakni Labuhan Bajo, Provinsi NTT, sehingga konektivitas kedua daerah harus lancar.
Selama ini, ungkapnya, persoalan yang dihadapi, belum ada penerbangan langsung dari Bima – Labuan Bajo. Padahal kedua daerah lokasinya berdekatan. Bagi masyarakat Bima yang ingin ke Labuan Bajo, harus lewat Bali apabila menggunakan moda transportasi udara. Begitu juga masyarakat yang ada di Pulau Lombok, harus naik pesawat lewat Bali baru bisa menuju Labuan Bajo.
Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan ada akses Bima-Labuhan Bajo, termasuk kemungkinan adanya subsidi penerbangan dari APBD. Baginya subsidi penerbangan tidak ada masalah, asalkan geliat ekonomi bisa tumbuh di Kota Bima. ‘’Kita ciptakan suasana biar Kota Bima banyak dikunjungi orang,” harapnya. ‘’Wisatawan yang ramai berkunjung ke Labuan Bajo bisa ditarik ke Kota Bima. Caranya membuat, selain membuka konektivitas penerbangan, juga menjual paket wisata Labuan Bajo – Bima – Mandalika, sehingga konektivitas ini akan kita perjuangkan,’’ tegasnya, seraya menambahkan, akan bicara dengan Bupati Bima dan Dompu. (ham)
