KPU Kabupaten Bima Imbau Parpol Segera Buat Rekening Khusus Kampanye

0

Bima (Suara NTB) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Imran S.Pdi, menghimbau seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk segera membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Himbauan itu disampaikan Imran saat membuka rapat koordinasi (rakor) tentang pembukaan RKDK untuk parpol peserta pemilu dan pencermatan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bima, di Aula KPU setempat, Selasa, 26 September 2023.

“Kami ingatkan dan imbau semua parpol peserta pemilu 2024 agar segera membuat RKDK,” ujarnya dihadapan perwakilan parpol dan anggota Bawaslu Kabupaten Bima yang menghadiri rakor.

Imran mengatakan RKDK adalah rekening dibuat oleh partai politik yang tidak tergabung dengan belanja-belanja lain. Kata dia, RKDK tidak untuk keperluan belanja parpol di luar tahapan kampanye. Tidak untuk operasional, atau kegiatan parpol lainnya.

“RKDK ini khusus menampung dana untuk kegiatan kampanye. Tidak termasuk dana atau uang untuk kebutuhan parpol yang lain,” ujarnya.

Ia mengaku proses pembukaan RKDK dimulai sejak parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, hingga sebelum masuk tahapan kampanye. Karena masih ada waktu, Imran berharap semua parpol segera menyelesaikan pembuatan RKDK secepatnya.

“Walaupun rentang waktunya masih ada, Harapan kami, RKDK dapat segera mungkin dibuat,” ujarnya.

Imran menambahkan, parpol peserta Pemilu harus tertib administrasi, termasuk laporan tentang penggunaan dana kampanye. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan Pemilu dulu kembali terjadi yakni, ada kegiatan kampanye tapi tidak ada dana (uang) dalam RKDK.

“Parpol harus tertib administrasi. Jangan sampai dana Rp1 juta dalam RKDK, tapi kegiatan kampanye dilakukan di beberapa titik dan tidak diketahui sumber anggaran,” ujarnya.

Sementara terkait dengan pencermatan DCT, Imran mengaku proses tahapannya dimulai sejak 24 September dan direncanakan sampai dengan 3 Oktober 2023 mendatang. Saat ini, tahapan yang sedang berjalan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat.

“Apapun masukan dan tanggapan masyarakat terkait pencermatan DCT, akan kita tindaklanjuti sesuai ketentuan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Imran menegaskan terkait pencalonan. Menurutnya kewenangan penuh parpol, sedangkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, hanya melayani serta memfasilitasi kebutuhan parpol sehingga semua tahapan berlangsung lancar tanpa kendala.

“Kami harapkan semua parpol agar tetap berkomunikasi dengan KPU terkait teknis penyelenggaraan pemilu. Termasuk proses tahapan pemilu 2024,” harapnya. (uki)