Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meningkatkan pagu belanja pada APBD Perubahan 2023 menjadi di atas Rp 1 triliun. Belanja sebesar ini, adalah yang kedua setelah pada APBD tahun 2019 lalu, Pemda mendapat suntikan dana cukup besar untuk pemulihan dampak gempa.
Sekda KLU sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM., di ruang kerjanya, Selasa, 26 September 2023, mengungkapkan kenaikan pendapatan dan belanja pada APBD-P 2023 tidak lepas dari kenaikan PAD.
Semula PAD yang tercapai Rp 176 miliar, berhasil ditambah sebesar Rp 16 miliar, sehingga total PAD mencapai Rp 192 miliar. Angka PAD sebesar ini pun mendekati angka capaian PAD sebelum gempa melanda tahun 2018, dimana ketika itu, Pemda berhasil mencuatkan perolehan PAD diatas Rp 200 juta.
“Selain PAD, kita juga mendapat dana insentif fiskal sebesar Rp 22,2 miliar. Dana ini diberikan kepada daerah yang pengelolaan anggarannya dianggap baik, terutama dalam hal pelaporan kepada pemerintah pusat,” ungkap Sekda.
Pihaknya juga optimis, perolehan PAD akan semakin meningkat pada tahun 2024 mendatang. Hal ini seiring terjalinnya Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara Pemda c.q. Dinas Pariwisata KLU dengan Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) dan Bank NTB Syariah dalam penarikan retribusi masuk kawasan wisata. Sesuai Peraturan Bupati terbaru, retribusi masuk kawasan wisata berlaku tarif Rp 10.000 per orang untuk WNA Dewasa, Rp 5.000 per orang untuk WNA anak-anak, dan Rp 5.000 per orang untuk domestik.
Anding optimis lantaran angka kunjungan wisata di Lombok Utara melalui fast boat saat ini antara 2.500 sampai 3.500 orang per hari. Ditambah pula, penyesuaian mekanisme penarikan dari konvensional kepada sistem online (QRIS) diyakini akan menekan angka kebocoran PAD yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kita sudah mengubah desain penarikan melalui kerjasama antara Pemda dengan Akacindo dan Bank NTB. Kemarin ini kita sudah koordinasi dengan Kasi Datun – Kejari Mataram, supaya jangan sampai kita melanggar aturan saat melakukan penarikan. Sehingga kenaikan PAD pada anggaran perubahan dan APBD tahun 2024 sangat realistis,” paparnya.
Anding melanjutkan, potensi PAD di KLU saat ini bisa mencapai di kisaran Rp 250 miliar. “Seandainya data acuan pengunjung benar dan pengelolaan penarikan tidak mengalami kebocoran, potensi PAD kita bisa mencapai Rp 250 miliar,” imbuhnya.
Namun demikian, sebagai daerah yang masih berkembang, Pemda berusaha melakukan perbaikan di setiap lini, termasuk penarikan retribusi. Di saat bersamaan, Pemda juga menyikapi dukungan masyarakat itu melalui perbaikan pelayanan, baik di perizinan investasi, layanan transportasi laut dan darat, maupun infrastruktur penunjang di kawasan wisata. (ari)
