DPRD Dorong OPD Berinovasi, Rp2,6 Miliar Lebih Potensi PAD Lobar Hilang Tahun 2024

0
Dedi Saputra (Suara NTB/dok),  Fathurrahman (Suara NTB/ist),  Munawir Haris (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) hilang tahun 2024, menyusul kebijakan pemerintah pusat tidak membolehkan memungut sejumlah pajak maupun retribusi. Beberapa di antaranya retribusi menara telekomunikasi provider, tera ulang, pengujian kendaraan bermotor, dan terminal. Diperkirakan terdapat Rp2,6 miliar PAD yang hilang dari sejumlah potensi tersebut. Terkait itu, DPRD pun mendorong lebih pro aktif dan inovatif mencari potensi PAD yang baru.

Sekretaris Dinas Perhubungan Lobar Fathurrahman menjelaskan ada dua potensi retribusi yang hilang yakni pengujian kendaraan bermotor atau uji kir dan terminal. “Potensi PAD dari dua sumber ini mencapai 800 an juta,”sebut dia, usai rapat di DPRD, Selasa, 26 September 2023.

Uji kir ditarget Rp600 jutaan lebih, sisanya Retribusi terminal. Sejauh ini, Lobar punya satu uji kir dan terminal ada di Narmada dan Kediri, dan lainnya. “Dua sumber ini akan hilang,”ujarnya.

Dengan dihapusnya dua potensi ini, pihaknya pun akan memutar otak mencari sumber baru. Dengan memaksimalkan lokasi parkir Segenter, sejauh ini sudah mencapai 130 juta dari dari target 156 juta. Untuk parkiran Segenter tetap ditarik retribusinya, karena itu termasuk parkir khusus.

Sekretaris Disperindag Lobar Kartono Hartoyo menjelaskan dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemda sudah tidak boleh lagi memungut retribusi tera atau tera ulang. “Sudah tidak boleh lagi memungut retribusi tera ulang,” ujarnya.

Ia menyebut, dari target retribudi tera atau tera ulang tahun 2023 sebesar Rp125 juta, baru tercapai sekitar Rp65 juta.

Hal senada disampaikan Kadis Kominfo Lobar Ahad Legiarto, tahun 2024 pihaknya sudah tidak boleh memungut retribusi pengendalian menara. Target PAD dari pengendalian menata tahun ini Rp1,7 miliar, namun baru bisa dicapai Rp689 juta lebih atau 39,7 persen.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Lobar Dedi Saputra menambahkan, kebijakan tak boleh memungut sejumlah potensi retribusi tersebut berlaku tahun 2024.  “Mulai tahun 2024,” ujarnya.

Begitu Raperda Pajak Daerah yang sedang digodok berlaku tahun depan, maka tak boleh lagi memungut sejumlah retribusi tersebut. Dengan begitu potensi PAD akan berkurang. Namun demikian ada potensi baru yang bersumber dari penambahan jenis pajak, seperti  tambahan pungutan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKN) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLB). Hal ini mengacu Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (HKPD) untuk jenis pajak muncul istilah opsen pajak.

Sekretaris Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris, menegaskan penghapusan beberapa retribusi ini juga dibarengi dengan penambahan potensi. Seperti retribusi minuman beralkohol dihapus, namun ada penambahan pajak 40 persen.

Pihaknya meminta agar OPD mengacu pada UU yang berlaku. Ia juga mendorong agar Pemkab melalui OPD terkait untuk meningkatkan kinerja, inovasi mencari sumber-sumber PAD. (her)