Dinilai Tak Berpihak pada Rakyat Banggar Kecewa Kebijakan Kepala Daerah dan TAPD Lobar

0
H. Ahmad Zainuri (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) kecewa terhadap kebijakan kepala daerah dan TAPD yang dinilai tak berpihak kepada kebutuhan rakyat, banyak program yang sudah dinikmati masyarakat, namun belum dibayar hingga di pengujung tahun ini. Sehingga Dewan pun meminta agar belanja yang tak langsung dinikmati warga seperti pembelian aset maupun lainnya ditunda.

Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Ahmad Zainuri menegaskan, kebijakan pengalokasian atau penggunaan anggaran daerah yang tak selektif dilakukan Pemda dalam hal ini BPKAD. Hal ini salah satu menyebabkan utang Pemda tahun 2022. “Seharusnya proyek dan program yang langsung dinikmati warga, langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga diprioritaskan dibayar, justru ini sekarang yang tak prioritaskan justru itu yang dibayar, seperti aset Rp30 miliar, itu yang dibayar, sehingga jadi beban daerah. Dan jadi utang nantinya (Tahun 2023),”tegasnya.

Pihaknya menyampaikan kekecewaan atas kebijakan ini, karena bertolak belakang dengan kebutuhan warga. Bahkan Sejauh ini saja, banyak warga mengeluh karena anggaran hibah ke tempat ibadah belum dibayar, sehingga di sini manajemen tata kelola keuangan daerah di BPKAD yang lemah. Padahal ada Rp110 miliar tahun ini yang sudah masuk, namun belum banyak dibayar program ke rakyat.

Salah satu dampaknya program DPRD yang baru dibayar Rp18 miliar,padahal itu banyak menyentuh dan dinikmati warga. “Seharusnya diprioritaskan kebutuhan warga,”jelasnya.

Ia berharap agar jajaran BPKAD dievaluasi pimpinan daerah.  Lebih-lebih tahun ini menyisakan tiga bulan, ia pun khawatir tahun ini hampir dipastikan akan meninggal utang.

Sementara itu, anggota TAPD Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan, tidak mungkin kebijakan Pemda tidak berpihak pada rakyat. “Tidak mungkin begitu,” tegasnya.

Soal kebijakan penggunaan anggaran tentu ranahnya di ketua TAPD yang berkompeten menjawab. Sedangkan terkait anggaran sendiri ada di BPKAD. Namun demikian masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan ke depannya. (her)