Anggaran Pokir Dewan Kembali Naik

0
H. Didi Sumardi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, para anggota DPRD Kota Mataram justru meminta menaikkan pokok-pokok pikiran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Kenaikan dinilai wajar sepanjang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Informasi dihimpun Suara NTB, anggaran pokok-pokok pikiran anggota dewan Lingkar Selatan tersebut, naik Rp300 juta dari sebelumnya Rp3 miliar per orang. Alokasi anggaran khusus pokir sebenarnya telah naik dari Rp2,8 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 menjadi Rp3 miliar pada APBD murni 2023. Jika ada kenaikan maka pokir anggota dewan menjadi Rp3,3 miliar pada APBD perubahan 2023. Kenaikan ini belum termasuk jatah tiga pimpinan.

Secara akumulasi APBD Kota Mataram yang terkuras untuk pokir 40 anggota DPRD Kota Mataram mencapai Rp132 miliar lebih. Seorang pimpinan OPD yang enggan disebut identitasnya menyebutkan, pokir anggota Dewan ini terlalu besar dibandingkan dengan program yang dialokasikan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD lanjutnya, mendapatkan pekerjaan rutin dan cenderung mengerjakan program aspirasi wakil rakyat tersebut. “Kita kayak mengerjakan programnya mereka (Dewan,red) sementara dinas tidak ada program apa-apa,” katanya mengeluh.

Pada APBD murni 2023, telah dinaikkan Rp200 juta. Kini kata dia, kembali meminta dinaikkan Rp300 juta sehingga keseluruhan mencapai Rp3,3 miliar untuk satu anggota. “Ini belum lagi untuk pimpinan,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan kenaikan pokok-pokok pikiran dewan dinilai tidak perlu ada yang  bersifat dipertentangkan sepanjang untuk kepentingan masyarakat, peruntukannya jelas, tata kelola dan akuntabilitasnya jelas programnya untuk kemaslahatan rakyat. Hakekatnya program aspirasi bersumber dan harapan rakyatnya.

“Manakala aspirasi itu yang namanya pokir itu bersumber dari rakyat dan suara yang bersumber dari rakyat disampaikan ke DPRD secara konstitusi harus wajib diperhatikan,” kata Didi dikonfirmasi,  Senin, 25 September 2023.

Sebagai implementasi dari lembaga DPRD mendengarkan, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi itu menjadi konsekuensi dari tanggungjawab yang seharusnya. Politisi Partai Golkar menegaskan, sepanjang bentuknya adalah kegiatan atau program yang penting memenuhi peraturan perundang-undangan dan tata kelolanya jelas tidak ada masalah.

Didi membantah bahwa kenaikan pokir ini tidak ada kaitannya dengan menjelang kontestasi politik. Masyarakat sudah cerdas bagaimana menyikapi hal tersebut. “Dari dulu juga begitu dan bentuk -bentuk berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, di tahun politik justru aktivitas anggota dewan harus produktif dan bukan berarti harus stagnan. Jika aktivitas meningkat justru akan berdampak pada peningkatan ekonomi. (cem)