Nota Keuangan Perubahan APBD Dompu 2023, Bupati Berharap Disetujui Paling Lambat 30 September

0
Bupati Dompu, H. Kader Jaelani bersama pimpinan DPRD Dompu pada rapat paripurna penyampaian nota keuangan perubahan APBD tahun 2023, Senin (25/9) sore.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menyampaikan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 ke DPRD Kabupaten Dompu untuk dibahas bersama. Dokumen yang menyangkut perubahan struktur APBD ini diharapkan dapat disetujui bersama paling lambat 30 September 2023.

Hal ini sejalan dengan Permendagri No 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 yang mengharuskan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah (Perda) tentang perubahan APBD paling lambat 30 September atau paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Saya berharap dengan waktu yang terbatas ini, kita dapat melaksanakan pembahasan secara maksimal guna penyempurnaan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.  Sebab bila terjadi keterlambatan dalam penetapan, dapat berimplikasi terhadap penundaan atau pemotongan penyaluran dana perimbangan sebagaimana ketentuan yang ada,” kata H. Kader Jaelani sebelum mengakhiri pidato penyampaian Nota Keuangan perubahan APBD tahun 2023 pada rapat paripurna Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, H Andi Bachtiar, A.Md.Par, Senin 25 september 2023 sore.

Sebelum nota keuangan ini diajukan, pada 21 September 2023 lalu, Bupati bersama DPRD Kabupaten Dompu menyepakati bersama dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) perubahan APBD 2023. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan nota keuangan perubahan APBD 2023.

Berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026, arah kebijakan tahun 2023 menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Dompu. Ini diwujudkan melalui kebijakan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah, peningkatan mutu pelayanan dasar, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat.

Adapun struktur perubahan APBD Dompu tahun 2023 ini terdiri atas pendapatan daerah menjadi Rp1,143 triliun, belanja daerah menjadi Rp1,218 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp74,225 M. Namun defisit ini dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar angka defisit, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi Rp0,-.

Terkait struktur pendapatan daerah pada perubahan APBD 2023 ini untuk pendapatan daerah yang terdiri dari PAD sebesar Rp109,816 M, pendapatan dana transfer sebesar Rp1,011 triliun. Terdiri dari transfer pusat sebesar Rp942,841 M, transfer daerah sebesar Rp68,481 M, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp22,736 M.

Sementara belanja daerah terdiri dari belanja operasi menjadi Rp913,733 M. Belanja ini termasuk belanja pegawai menjadi Rp469,741 M, belanja barang dan jasa menjadi Rp395,993 M, belanja hibah menjadi Rp45,403 M, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp2,594 M.

Selain belanja operasi, juga terdapat belanja modal sebesar Rp169,072 M. Belanja ini terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp50,565 M, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp50,963 M, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp61,777 M, belanja modal aset tetap lainnya menjadi Rp5,620 M, dan belanja model aset lainnya menjadi Rp145 juta.

Untuk belanja tidak terduga yang semula Rp10 M berkurang menjadi Rp2,5 M. Sementara belanja transfer berkurang menjadi Rp132,795 M. Kekurangan ini terjadi pada belanja bantuan keuangan yang semula Rp131,591 M menjadi Rp130,103 M. Tapi belanja bagi hasil semula Rp1,995 M menjadi Rp2,692 M. (ula)