BANK Indonesia mendukung pemerintah daerah NTB di masa transisi politik untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang capaiannya sudah positif oleh pimpinan daerah sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap di Mataram, Senin, 25 September 2023. Ia mengatakan, dibawa kepemipinan Pj. Gubernur NTB Drs.H.L.Gita Ariadi, Diharapkana realisasi anggara tidak banyak berubah. Apalagi, Gita yang menjabat Sekda NTB ini, sebelumnya turut terlibat dalam penyusunan anggaran.
“Menurut saya konsumsi pemerintah di dalam PDRB tidak banyak berubah, keuangan pemerintah daerah seharusnya sih tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia masih melihat ekonomi NTB akan tumbuh positif, kendati saat ini memasuki masa transisi politik di tingkat daerah, hingga pusat. Berry mengatakan, Pemilu yang akan dilaksanakan serentak, Pileg, Pilkada, bahkan Pilpres, akan mendorong perputaran uang di masyarakat dari aktivitas kampanye.
‘’Ada kegiatan Parpol, ada kegiatan lembaga-lembaga terkait yang akan bergerak, ada dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga. Cuma berapa besarnya, harus kita hitung lagi,’’ paparnya.
Provinsi NTB memiliki karakteristik tersendiri. Di musim politik, investasi masih tetap berjalan. Terutama investasi dari pemodal asing (PMA) yang sudah memiliki blue print (tahapan investasi). Misalnya, pertambangan akan tetap jalan. Kecuali investasi yang summbernya dari investor dalam negeri (PMDN). Biasanya akan wait and see. Tergantung dari arah angin politik.
‘’Kalau PMA, tahun depan, dan tahun depan lagi mereka sangat yakin untuk tetap mengucurkan investasinya. Tidak ada kata wait and see. Mereka sangat yakin ekonomi global akan terus membaik. Dan mereka sangat takut tertinggal kalau investasinya direm,” jelas Berry.
Pada situasi-situasi seperti ini, lanjutnya, pemerintah daerah harus tetap menjaga kondusivitas. Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang melaksanakan Pemilu. Karena itu, ia tetap optimis kondusivitas ekonomi juga bisa terjaga.
Karena itu, Berry mengingatkan kembali, agar pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan baik sebelumnya dapat dilanjutkan. Yang kurang baik, agar diarahkan ke arah yang lebih baik. Apalagi, dengan waktu yang hanya setahun bagi Penjabat Gubernur, tidak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan secara massif.
“Menurut saya, itu masa Penjabat Gubernur memerintah pendek. Secara garis besar bisa dilanjutkan program yang sudah berjalan bagus,” demikian Berry.(bul)
