Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti pembangunan RSUD Tripat yang tak kunjung dituntaskan oleh pemkab Lobar. Pasalnya dari lima lantai RSUD tersebut, dua lantai belum dioperasikan. Belum lagi, piutang daerah untuk membangun RSUD senilai Rp85 miliar tak memberikan pemasukan ke pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pembayaran utang dibebankan ke Pemkab yang dibayar melalui PAD. Kondisi ini menyebabkan APBD kian terpuruk.
Hal ini menjadi interupsi aAnggota Banggar DPRD Lobar, H. Ahmad Zaunuri pada sidang paripurna pengesahan APBD perubahan tahun 2023, Senin, 25 September 2023. Ia menyorot sudah empat tahun pemerintahan berjalan dan memasuki akhir jabatan, akan tetapi belum juga menuntaskan RSUD. “Kita di Banggar sangat kecewa, sudah empat tahun, tapi rumah sakit Tripat belum juga beroperasi semuanya,” sorot Zainuri.
Dewan kata dia merekomendasikan untuk Pemda berhutang dengan komitmen Pemda tuntas membangun rumah sakit. Namun faktanya, hingga kini rumah Sakit belum juga rampung. Sebab dari 5 lantai, baru tiga lantai dioperasikan sedangkan dua lantai belum.
Mirisnya lagi, akibat belum tuntas 100 persen bangunan RSUD itu, selama empat tahun pembayaran utang tidak menggunakan dana rumah sakit. Melainkan membebankan pada PAD. Dan tidak menghasilkan PAD ke daerah. Sehingga pembayaran utang Rp32 miliar per tahun itu dibebankan ke PAD. Yang seharusnya kalau dituntaskan RSUD itu maka akan bisa menghasilkan uang ke Rumah Sakit dan bisa membantu disetorkan ke Bank NTB. “Akhirnya kolaps APBD kita,” selorohnya.
Padahal lanjut dia, DPRD memberikan keleluasaan kepada Pemda mengalokasikan anggaran bidang kesehatan. Bahkan Dewan sendiri tiap tahun mengingatkan Pemda untuk segera menyelesaikan rumah sakit tersebut.
Tahun ini pun demikian, ada anggaran DAU Earmarked sebesar Rp77 miliar, Dewan tidak ikut membahas peruntukannya. Dengan harapan anggaran itu diarahkan oleh TAPD untuk menyelesaikan rumah sakit tersebut, namun justru dipakai membangun Pustu, puskesmas, IGD rumah Sakit Narmada, landskap, pagar keliling dan VIP rumah sakit.
“Justru tidak menyelesaikan rumah Sakit, kalau ada niat baik ya selesaikan dong, yang jadi beban Pemda terhadap setoran ke Bank NTB. Ini yang buat kita kecewa, pemerintah tidak dilakukan itu,” tegasnya. Lebih-lebih tahun ini menjadi tahun terakhir pemerintahan saat ini membahas dan memparipurnakan RAPBD tahun 2024, karena kepempimpinan akan berakhir akhir tahun 2023. Sehingga itu harusnya masuk jadi prioritas. Namun disayangkan pada tahun depan kemungkinan tidak akan dimasukkan juga.
Sementara itu, anggota TAPD sekaligus kepala Bappeda Lobar, H. Ahmad Saikhu menjelaskan Pemda pastinya memprioritaskan penuntasan pembangunan RSUD Tripat. “Tetap sih ada (komitmen) untuk RSUD, lantai 3 dan lantai 5,” jelasnya. Pihak Pemda sudah merencanakan, namun dilihat dulu dari dana apa yang bisa dialokasikan. Yang jelas ada DBH-CHT 40 persen untuk kesehatan bisa diarahkan ke sana. “Ada kita alokasikan ke situ juga,” imbuhnya.
Kenapa memilih membangun landscape dan pagar keliling daripada menyelesaikan dua lantai RSUD? Menurutnya dilihat sumber anggarannya, apalagi Earmarked ada ketentuan Juklak Juknis tersendiri. “Earmarked ini punya Juknis sendiri,” imbuhnya. (her)
