62 Negara Bentuk Standar Peta Navigasi Elektronik di NTB

0
Sebanyak 62 orang perwakilan negara yang terdiri dari 36 perwakilan hadir secara langsung dan 26 secara daring saat mengikuti kegiatan Electronik Navigational Chart Working Group (ENCWG) di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.(SuaraNTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – 62 Negara yang tergabung dalam Electronik Navigational Chart Working Group (ENCWG) membentuk dan menetapkan standar peta navigasi laut menggunakan sistem elektronik demi keselamatan pelayaran kapal yang dilaksanakan di NTB. “Kegiatan ini diikuti peserta dari 62 negara yang terdiri dari 36 perwakilan hadir secara langsung dan 26 secara daring,” kata Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat usai Meeting 11th S-101 Project Team Meeting, Senin, 25 September 2023.

Sistem navigasi Elektronik Chart milik Indonesia lanjut Nurhidayat masih bertumpu pada standar navigasi dunia. Sehingga kapal-kapal di Indonesia yang memiliki sistem elektronik chart masih menggunakan standar yang digunakan oleh dunia. “Tujuan membahas elektronik chart ini untuk membentuk sistem navigasi laut yang bisa dikendalikan dalam smartphone. Karena laut di Indonesia itu memiliki keberagaman dan akan diberlakukan tahun 2024 mendatang,” katanya.

Menurut Nurhidayat para anggota ENC dari belahan dunia itu akan melakukan pemetaan sistem navigasi yang mampu memantau situasi dan kondisi lautan di Indonesia terutama di daerah Indonesia Timur seperti Bali, NTB, NTT hingga wilayah Maluku. “Jadi pertemuan ini adalah membentuk standar navigasi yang tidak terpisahkan dengan negara lain. Jadi harus standar di seluruh dunia menggunakan standar internasional,” ujarnya.

Di sistem  navigasi TNI Angkatan Laut, beberapa negara anggota ENC meminta melakukan beberapa masukan di dalam sistem navigasi yang diterapkan di Indonesia. Baik pada sistem metodelogi, arus laut, pasang surut dan gambaran seperti apa kondisi di dasar laut Indonesia.

“Jadi nanti yang dibentuk dalam sistem navigasi itu bisa memantau pergerakannya di bawah laut. Kemudian kita bekerjasama dengan BMKG dan Badan Riset Nasional agar supaya semua pelayaran kita aman,” katanya. ENC yang dimiliki oleh TNI AL lanjut Nurhidayat nantinya akan diperbaharui sehingga dapat digunakan oleh masing-masing kapal dengan  menggunakan sistem yang baru. “Kita punya standar navigasi yang diciptakan langsung oleh anak-anak Indonesia,” katanya.

Makanya penyediaan ENC sangat krusial sebagai tolak ukur penyediaan informasi hidrografi yang akurat dalam bidang kemaritiman. Hal ini pun menjadi tantangan bagi kantor hidrografi untuk selalu memberikan jaminan ketersediaan dan peningkatan kualitas ENC di Indonesia. Standarisasi ENC yang dimiliki Indonesia telah digunakan dalam beberapa dekade nantinya mengadopsi konsep format baru yakni S-101 yang akan diberlakukan secara bertahap mulai pada tahun 2024 nanti.

“Format S-101 Ini akan mempengaruhi proses produksi, sistem basis data, serta distribusi peta laut di setiap kantor hidrografi di seluruh dunia,” katanya. Hadir ketua kelompok kerja ENC Mr. Tom Mellor, Wakil Ketua kelompok kerja ENC Mr. Richard Fowle, Ketua tim proyek S-101 Mr. Tom Richardson, Wakil Ketua tim proyek S-101 Mr. Alvaro Sanchez dan Mr. Klas Ostergren, sekretariat IHO Mr. Yong Baek dan Mr. Jeff Wooten.

Sementara negara anggota ENC di antaranya Amerika Serikat, New Zealand, Swedia, Finlandia, Prancis, Australia, Kanada, Denmark, India, Netherland, Korea dan Inggris serta Delegasi Indonesia yang diwakili Pushidrosal. (ils)