Politik
Mataram (Suara NTB) – DPD PDI Perjuangan NTB menyuarakan dukungan terhadap statemen tegas yang disampaikan Pj. Gubernur Lalu Gita Ariadi, terkait jajarannya. Pernyataan Lalu Gita Ariadi yang meminta pejabat OPD yang tak sejalan untuk mundur, dinilai sebagai terapi kejut yang dibutuhkan untuk membenahi internal birokrasi.
“Agar mereka ini paham, mereka sedang ada di era pemerintahan yang berbeda loh. Sekarang eranya maju melaju,” tegas Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata, mengutip tagline Pj Gubernur NTB.
Sangat disesalkannya jika benar ada kepala OPD yang menolak penjabat hasil pertimbangan berjenjang hingga diputuskan melalui SK Mendagri.
Birokrasi Pemprov NTB bukan lembaga politik yang bebas bersikap. Semua kepala OPD dan para pegawainya harus tegak lurus. “Jangan sampai tidak merasa bagian dari pemerintah itu. Ini nasehat sekaligus warning untuk pejabat Pemprov, untuk kita lebih maksimal,” kata Caleg PDIP dari Dapil Pulau Sumbawa ini.
Sekali lagi, katanya, birokrasi yang terlalu terlibat urusan politik, akan berpengaruh pada kinerja sehingga hari harinya hanya bekerja untuk memenuhi kebiasaan. “Sekali lagi, pernyataan Pj Gubernur itu sudah tepat. Harus ada shock teraphy, mereka harus tahu sedang bekerja di era berbeda,” tandasnya.
Pj Gubernur NTB sebelumnya dalam rapat kerja perdana dengan jajarannya mengungkapkan, kehadirannya sebagai pimpinan baru di tataran Pemprov NTB ternyata menuai penolakan.
Termasuk ada pejabat Pemprov NTB yang menyatakan mundur jika dirinya terpilih menjadi Pj Gubernur NTB.
“Dengan kehadiran saya (Pj Gubernur) bahkan sudah ada teman-teman (Pejabat) yang mengatakan, daripada ingin tetap bergabung lebih baik keluar dari jabatan,” kata Gita dalam sambutannya pada Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 – 2026 di Hotel Lombok Raya, Jumat, 22 September 2023. (*)
