Mataram (Suara NTB) – Empat hari setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., memulai tugas formal pertama dengan menghadiri Sosialisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Hotel Lombok Raya Mataram, Jumat, 22 September 2023. Acara ini diikuti hampir seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Pada kesempatan ini, Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan jika masa pengkhidmatan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah periode 2018 – 2023 telah usai. Dengan berakhirnya masa pengkhidmatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, ujarnya, tidak boleh ada stagnasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
Dalam hal ini, pemerintahan di NTB harus tetap berjalan hingga keluarnya hasil Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Sambil menunggu kepala daerah hasil Pilkada serentak, Presiden Ir. H. Joko Widodo menetapkan Pj Gubernur NTB untuk memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak berjalan dengan berkualitas. Untuk itu, ujarnya, pelaksanaan pemerintahan tidak boleh berhenti, tetapi harus tetap bergerak maju dan melaju mengejar berbagai ketertinggalan yang ada.
Pada kesempatan ini pula, Pj Gubernur mengungkapkan ada pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB yang bermanuver akan mundur apabila dirinya terpilih menjadi Pj Gubernur NTB. Bahkan, oknum pejabat ini berusaha agar dirinya tidak terpilih sebagai Pj Gubernur.
Untuk itu, dirinya menagih janji pejabat yang mau mundur tersebut. Bahkan, dalam tiga hari terakhir, dirinya justru menunggu apakah oknum pejabat tersebut mengajukan pengunduran diri atau masih tetap bergabung bersama mewujudkan NTB Maju Melaju.
“Dua, tiga hari ini saya menunggu apakah tekad untuk keluar yang tidak membersamai itu tidak dilanjutkan ataukah ada perubahan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai,’’ tambahnya.
Dalam beberapa hari terakhir, dirinya masih sabar menunggu apakah oknum pejabat tersebut yang ingin mundur tersebut datang ke dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri. Meski demikian, dirinya berharap pejabat lingkup Pemprov NTB tetap solid dalam satu perahu bersama membawa NTB Maju Melaju. “Mari kita tetap berjalan, saya berharap kita menatap bersama NTB ke depan,” sarannya.
Tidak hanya itu, tambahnya, ada oknum pejabat yang mendiskreditkan dirinya, bahkan menyebut dirinya akan feodal jika menjadi Pj Gubernur NTB. “Sayup-sayup saya mendengar ada juga yang mendiskreditkan saya. Gita terlalu feodal, Gita butuh dicium tangan. Nggak sampai seperti itu, biasa-biasa saja,” ujarnya menjelaskan.
Dalam hal ini, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menegaskan tidak butuh puji-pujian dan sanjungan yang berlebihan. Dirinya meminta agar pejabat bekerja dengan baik dan mengakhiri karier sebagai pejabat dengan baik pula. Selama ini, dirinya merasa dengan pejabat sudah berteman, namun ada situasi lain.
“Selama ini saya merasa, kita sudah berteman, ternyata ada situasi yang lain. Tersadar saya, kita berada di kasur yang sama tetapi kita bermimpi yang lain,” ungkapnya.
Pada bagian lain, sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan mutasi dengan seizin Menteri Dalam Negeri akan melakukan perombakan pejabat yang disebut dengan istilah normalisasi tata kelola birokrasi. Bahkan, dirinya sudah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Ditegaskannya, lokomotif utama pembangunan NTB di masa transisi ini adalah birokrasi. Untuk itu, dalam memaksimalkan peran birokrasi Pemprov NTB pada masa transisi ini, Plh Sekda memiliki tugas utama mengawal dan melakukan normalisasi tata kelola birokrasi. (ham)
