KEPALA Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Sc , mendukung penuh direktif Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., untuk membahas pembangunan global hub di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pihaknya akan segera menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk segera melanjutkan kembali pembangunan global hub.
“Kita akan persiapkan. Mumpung momentumnya ada, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) seperti yang diharapkan,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB usai Sosialisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang dihadiri Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi di Hotel Lombok Raya Mataram, Jumat, 22 September 2023.
Sakan upaya membahas pembangunan global hub, ujar mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB ini, pihaknya perlu mengaktifkan kembali tim yang sebelumnya sudah membahas rencana pembangunan global hub. Apalagi rencana pembangunan global hub di KLU ini sudah lama stagnan, sehingga harus dilakukan pembahasan ulang dari awal.
Menurutnya, banyak hal yang harus dibahas kembali untuk bisa merealisasikan pembangunan global hub, seperti feasibility study, design engineering detailed (DED), masalah lahan dan lainnya.
Sebelumnya PJ. Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam arahannya pada Sosialisasi RPD, mengingatkan pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN lingkup Pemprov NTB meningkatkan komitmen yang sama dalam membangun daerah. Termasuk melanjutkan sejumlah program yang sebelumnya dinilai cukup bagus, salah satunya adalah melanjutkan kembali rencana pembangunan global hub di KLU.
Sekda Provinsi NTB ini menyebut, momentum pembangunan global hub sekarang ini sangat tepat, karena pemerintah pusat sedang membangun IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pembangunan global hub di KLU yang berada di bagian utara berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sejalan dengan keberadaan lokasi IKN yang berada di Kalimantan Timur.
Untuk itu, Miq Gubernur meminta pada Bappeda NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan kajian kembali terkait pembangunan global hub. Persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan global hub ini harus disusun kembali dan segera dilakukan lobi ke pihak berwenang di pusat.
Dinas PUPR juga diminta melakukan kajian kembali, apakah jalan yang ada sekarang ini, khususnya yang menuju KLU sudah representatif atau membutuhkan pembangunan jalan baru. Pihaknya tidak ingin kondisi jalan yang sekarang ini dengan beban berat kendaraan yang melewati jalan menuju KLU menyebabkan kendaraan berat tidak bisa lewat. Bahkan, bisa bisa kendaraan berat ini banyak yang terjun ke jurang.
Untuk itu, Miq Gubernur meminta apakah diperlukan pembangunan jalan baru khususnya dari Narmada, Lombok Barat dibangun akses jalan ke KLU. Menurutnya, semakin berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, banyak pula alternatif pembangunan jalan. Jika di era pembangunan beberapa puluh tahun lalu, pembangunan jalan dikhawatirkan merusak hutan, maka banyak alternatif yang bisa dilakukan.
Dicontohkannya, banyak pembangunan jalan yang dibangun di atas hutan, malahan di Bali, pembangunan jalan dilakukan di atas laut. Hal-hal seperti ini, ujarnya, mesti menjadi kajian dan bisa dijadikan alternatif untuk rencana pembangunan global hub. Meski nanti pembangunan global hub ini terealisasi atau tidak, tambahnya, setidaknya pondasi awal rencana pembangunan harus dilakukan. (ham)
