Taliwang (Suara NTB) – Tim Penilai Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Pusat telah menyelesaikan kegiatan penilaian lapangannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selama 2 hari memantau langsung, tim menemukan sejumlah hal sebagai catatan bagi pemerintah KSB untuk segera dibenahi.
Dari banyaknya indikator tatanan yang dinilai, setidaknya ada dua hal yang digaris bawahi oleh tim yang beranggotakan 3 kementerian itu. Pertama adalah terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan yang kedua soal kelengkapan fasilitas ramah disabilitas pada seluruh sarana layanan publik milik pemerintah. “Soal KTR dan sarana ramah disabilitas ini masih kita lihat kurang ya pak bupati,” kata koordinator tim penilai KKS Pusat, Ines Ayu saat menyampaikan hasil verifikasinya di acara Forum Yasinan, Kamis malam, 21 September 2023.
Terkait penerapan KTR, Ines menyebut, pada beberapa fasilitas publik tanda-tanda kawasan bebas rokok tidak ditemukan. Jika pun ada, tanda peringatan itu tidak mencolok sehingga membuat masyarakat abai dengan ketentuan larangan merokok. “Seperti di masjid Agung Darussalam, kami lihat tandanya KTR-nya ada tapi kecil ya. Akan lebih bagus kemudian kalau memang dipasang besar-besar depan masjid supaya masyarakat tahu di masjid ada larangan tegas soal merokok itu,” cetusnya.
Hal yang sama juga ditemukan di area publik seperti taman. Ines mencontohkan, di taman Tiang Enam yang ada di dalam kota Taliwang. Menurutnya taman itu sangat bagus dan representatif, tetapi lagi-lagi tim melihat penerapan KTR-nya masih ninil. Hal ini membuat taman itu terlihat kotor dan banyak dipenuhi puntung rokok. “Sayang ya kalau taman itu tidak dirawat kebersihannya apalagi memastikannya bebas rokok. Kan di sana banyak anak-anak yang juga bermain setiap hari,” sebutnya.
Soal fasilitas ramah disabilitas di gedung layanan pemerintah. Ines menegaskan, pemerintah KSB juga perlu segera membenahinya. Menurut dia, tidak banyak gedung kantor yang sudah menyediakan fasilitas kemudahan bagi warga berkebutuhan khusus itu. “Kami lihat di masjid dan di kantor bupati sudah ada ya jalan khusus untuk kursi roda. Tapi kantor-kantor lain masih banyak yang belum punya,” ungkap anggota penilai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Senada dengan Ines, anggota tim penilai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Diana menambahkan temuan lainnya yang masih perlu dibenahi oleh Pemda KSB. Seperti penempatan fasilitas laktasi (menyusui) pada beberapa kantor dan sarana publik belum memadai. “Seperti di pasar Tanah Mira, ruang laktasinya bersatu dengan kantor administrasi pasar. Ke depan harapan kami itu harus punya dipisahkan ya. Termasuk juga di kantor lainnya mulai harus dipikirkan juga sejak sekarang,” saranya.
Kendati menemunkan sejumlah kekurangan, Ines dan Diana sepakat jika kepesertaan KSB dalam lomba program KKS tahun ini sangat baik. Sebagai peserta baru, mereka menilai KSB sudah banyak melakukan upaya di seluruh elemen tatanan penilaian. “Kalau Posyandunya kami menganggap sudah sangat bagus ya. Begitu juga Puskesmasnya. Bahkan yang di (Puskesmas) Jereweh sudah ada layanan pasca persalinannya ternyata,” urai Diana.
Selanjutnya, Diana secara khusus mengapresiasi kegiatan Forum Yasinan. Menurut perwakilan dari Kemenkes ini, forum tersebut merupakan inovasi yang sangat brilian karena pelaksanaannya menjadi sarana komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. “Saya baru lihat ya (forum) seperti ini yang diadakan langsung oleh pemerintah. Masyarakat bisa tanya dan menyampaikan keluhannya dan saat itu juga dijawab oleh pemerintah secara langsung. Ini benar-benar luar biasa,” pujinya seraya menambahkan dirinya akan menyebarluaskan pengalaman ikut Forum Yasinan itu ke daerah lain.
“(Forum Yasinan) ini bisa diadopsi oleh daerah lain pak bupati. Ini bagus diterapkan karena tidak ada sekat kemudian antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga komunikasi berjalan langsung dua arah,” tukas Diana. (bug)
