Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah siap menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Oktober mendatang. Anggaran sebesar Rp 3,4 miliar pun sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023 untuk mengcover sisa kebutuhan lima persen kepesertaan BPJS untuk mencapai UHC.
“Sudah dianggarkan di APBD perbuhan ini Rp 3,4 miliar untuk agar UHC ini bisa berjalan di Lombok Barat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Arief Suryawirawan yang dikonfirmasi, kemarin.
Menurutnya seluruh anggaran untuk UHC itu berasal dari APBD tanpa melibatkan anggaran dana desa (DD) dari seluruh desa di Lobar. Lantaran dari perhitungan sebelumnya, APBD masih sanggub mengkafer kebutuhan sekitar 30 ribu perserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kebutuhan untuk tiga bulan dari Oktober sampai Desember dengan biaya perbulan peserta sekitar Rp 38 ribu. “Sudah kita bahas di DPRD dan tahun ini tidak melibatkan dana dari desa,” jelasnya.Proses kepesertaan pun sedang berlangsung dengan pihak Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan. Proses verifikasi data dan sebagainya tengah dilakukan. Sehingga bisa tepat sasaran untuk penerapan UHC ini. Sebab Dikes hanya mengutusi pembanyaran ke pesertaan untuk UHC tersebut, sedangkan pendataan ada di Dinsos.
“Masih proses entri data dari Dinas Sosial, seperti apa perkembangannya bisa ditanyakan ke dinas sosial,” ujarnya menyarankan.Lantas bagaimana dengan tahun depan? Arief mengatakan, di tahun depan, Pemda Lobar akan mengusahakan menanggung semua kebutuhannya. Sebab dari total 743 ribu lebih jiwa penduduk Lobar sekitar 98 persen sudah tercoverr atau masuk kepesertaan JKN. Terdiri dari 60 persen Ppserta yang tercover dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bansos, dan sisanya peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan kepesertaan mandiri. Sedangkan sisanya 12 persen belum tercover.
“Kita mengcover sisanya sekitar 10 persen (untuk UHC), ini yang kita butuhkan untuk setahun sekitar Rp 48 miliar,” jelasnya.
Meski seluruh penggaran diusahakan Pemda Lobar di tahun depan, namun tidak menutup kemungkinan akan membutuhkan bantuan desa. Sebab jika kemungkinan terburuk ketika anggaran tak memadai, Arief memastikan Pemda akan melibatkan desa untuk bisa membantu menggarakan melalui DD. “Itu kemungkina terburuknya,” pungkasnya.(her)
