Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram terus melakukan penataan terhadap juru parkir (jukir). Selain aspek legalitas, juga berkaitan dengan administrasi serta tata kelola pengelolaan layanan. Kendati demikian, masih ditemukan juru parkir resmi tetapi nakal.
Juru parkir resmi tetapi nakal dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Saleh dikonfirmasi, pada Jumat, 22 September 2023. Mereka terdata secara resmi tetapi tidak menyetor retribusi ke kas daerah dan menarik tarif melebihi ketentuan. Misalnya, retribusi sepeda motor Rp1.000 untuk sekali parkir tetapi tarif diminta Rp2.000 atau lebih. Menarik retribusi di luar ketentuan termasuk pungutan liar (pungli). Selain itu, banyak jukir gali lubang tutup lubang. Artinya, mereka membayar tunggakan pasca ditertibkan, tetapi kembali akan menunggak lagi. “Saya tidak pungkiri bahwa masih ada sudah bayar tunggakan tetapi nunggak lagi,” kata Saleh.
Saleh mengapresiasi tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Mataram, menangkap juru parkir liar. Saat ini, mereka mulai mengurus administrasi untuk didaftar sebagai jukir resmi. Untuk menjadi jukir resmi harus meminta rekomendasi dari pemilik toko dan lain sebagainya.
Setelah penertiban jukir ilegal akan ditindaklanjuti dengan menertibkan jukir yang tidak taat menyetor retribusi ke kas daerah. Saleh tidak menyebutkan secara detail jumlah tunggakan, tetapi akan menjadi sasaran penertiban oleh tim saber pungli. Jukir nunggak setoran akan diberikan peringatan sebelum ditertbikan. “Secara jumlah saya tidak terlalu hafal, tetapi ini akan jadi sasaran untuk kita sisir lagi,” tandasnya.
Saleh mengakui, kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari tangan juru parkir. Namun demikian, kebocoran itu tidak berkorelasi dengan potensi. Potensi PAD dari retribusi parkir berdasarkan kajian mencapai Rp11,75 miliar. Salah satu sumber PAD ini akan dioptimalkan dan juga memperbaiki kualitas pelayanan. (cem)
