Mataram (Suara NTB) – Bawaslu RI telah launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Netarlitas ASN pada Kamis, 21 September 2023. Hasilnya untuk Provinsi NTB masuk dalam jajaran 10 besar Provinsi tertinggi di Indonesia paling rawan terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas), Hasan Basri yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. “Ya Bawaslu RI tadi sudah launching dan NTB memang berdasarkan data agregasi kabupaten/kota masuk 10 besar. NTB berada di urutan 7 dari 10 besar provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi di Indonesia,” katanya pada Kamis, 21 September 2023.
Untuk level kabupaten/kota, Kabupaten Dompu di NTB masuk dalam kategori 20 besar nasional dengan tingkat kerawanan netralitas ASN di pemilu 2024. Dari data itu Hasan mengaku, pelanggaran soal netralitas ASN di NTB diakuinya lumayan tinggi. Hasan mengungkap sejumlah asalan yang menyebabkan ASN sering menjadi komoditas yang “diperalat” dalam kontestasi politik.
Selain fakta mereka (ASN) punya hak pilih, faktor lain yang menurut Hasan yang menyebabkan tingginya angka mobilisasi ASN di pemilu adalah adanya relasi kuasa antara pemimpin (dalam hal ini kepala daerah) dengan para ASN.
“Kepala daerah memanfaatkan situasi itu dengan embel-embel memberikan reward dan punishment bagi para ASN atas sikap mobilisasi itu,” terang Hasan. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka mobilisasi atau pelanggaran netralitas ASN di pemilu 2024.
Pertama, secara administratif Bawaslu, kata Hasan akan maupun (sudah) membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah di semua tingkatkan. MoU tersebut nantinya akan menjadi pijakan bersama bagi kepala daerah untuk tidak melakukan mobilisasi ASN di pemilu 2024.
Kedua, Bawaslu juga akan menggencarkan sosialisasi dengan para stakeholder terkait. “Terkahir kami akan melakukan komunikasi baik secara formal maupun non-formal,” jelasnya.
Hasan menggarisbawahi, pihaknya berwenang untuk melakukan pencegahan, pengawasan terhadap netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal pasal netralitas ASN.
“Setiap dugaan pelanggaran itu kami akan undang klarifikasi jika itu berdasarkan laporan. Tapi kalau berdasarkan temuan, kami akan jadikan informasi awal, kemudian kami yang mendatangi,” jelasnya.
“Hasil klarifikasi tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan pleno di tingkat pimpinan untuk kemudian hasilnya dikirim ke KASN. Soal sanksi itu wewenang KASN,” sambungnya.
Ia pun berharap, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan KASN ihwal pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan pemilu. “Jangan sampai ASN yang melanggar itu setelah pemilu malah mendapat reward dengan diberi jabatan bagus,” paparnya.
Adapun 10 provinsi dengan Kerawanan Tertinggi Berdasarkan Agregasi Kabupaten/Kota pada Isu Netralitas ASN yang dirilis Bawaslu pada Kamis, 21 September 2023. 1. Maluku Utara (18,85), 2. Sulawesi Utara (16,60), 3. Sulawesi Selatan (13,86), 4. Sulawesi Barat (13,46), 5. Sulawesi Tenggara (12,56), 6. Sulawesi Tengah (10,02), 7. NTB (7,98), 8. Papua Selatan (6,73), 9. Banten (6,43), 10. Kalimantan Utara (5,96).
Diketahui sampai dengan saat ini, tercatat sudah ada dua pejabat tinggi di Pemprov NTB yang telah di rekomendasikan oleh Bawaslu ke Komisi ASN karena terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN jelang perhelatan pemilu 2024 ini. (ndi)
