Mataram (Suara NTB) – Petani tembakau di Lombok, NTB pada musim tanam tahun 2023 ini cukup sumringah. Karena membaiknya harga beli. Namun di sisi lain, pemerintah terancam akan makin kehilangan potensi cukai. Mengapa? Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Sahminuddin mengemukakan, musim panen tembakau ini disambut oleh haga beli yang cukup bagus. Tahun ini harga dirasa cukup berpihak kepada petani.
“Harga beli untuk kualitas daun top tembakau sampai Rp70.000 perkilo,” katanya.
Tahun sebelumnya, harga beli maksimal diangka Rp50.000 perkilo. Sahminuddin menambahkan, kenaikan harga beli tembakau virginia ini menurutnya lebih karena terbatasnya jumlah produksi. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, hujan yang tiba-tiba mengguyur Lombok di tengah musim kemarau mengakibatkan banyaknya petani tembakau yang merugi. Akibat tanaman tembakaunya tergenang dan layu.
“Perkiraan saya, 30 persen produksi tembakau hilang. Karena cuaca beberapa waktu lalu. Yang masih bertahan tembakaunya, atau yang sekarang sedang panen, ini yang sedang untung,” ujarnya. Pada musim taman tembakau tahun 2023, luas tanam 34.155 hektar (Lombok Timur 18.760 hektar, Lombok Tengah 14.395 hektar , dan 7 kabupaten lainnya 1.000 hektar).
Hujan 27 Jun – 7 Jul 2023 terdampak tanaman tembakau mati 9.819 Ha (28,75 %) di dua kabupaten (Lombok Timur di lima kecamatan 4.243 hektar dan Lombok Tengah 5.128 hektar di empat kecamatan). Prediksi rata-rata produksi 1,75 ton per hektar (1,5 – 2,0 ton/Ha), maka 34.155 hektar (59.771 ton), terjadi kehilangan produksi: Lotim (4,243 hektar = 7.425 ton) dan Loteng (5 576 hektar = 9.758 ton).
Selain itu, kenaikan harga beli tembakau virginia dipengaruhi oleh semakin banyaknya produsen rokok-rokok yang tidak bercukai. Menurut Sahminuddin, produsen-produsen rokok tidak bercukai ini berani membeli dengan harga tinggi. Sebab rokok yang mereka produksi tidak dikenakan cukai rokok. “Produksi rokok tidak bercukai ini tinggi. Karena permintaannya tinggi. Masyarakat membutuhkan rokok tidak bercukai ini karena harganya lebih rendah dibanding rokok-rokok pabrikan besar,” ungkapnya.
Perusahaan-perusahaan besar, lanjut Sahminuddin, justru tidak siap membeli dengan harga tinggi seperti produsen-produsen rokok tidak bercukai ini. Sebab dengan kenaikan cukai terus menerus, otomatis harga jual rokok bercukai akan semakin mahal. Tahun ini, lanjut Sahminudin, kebanyakan perusahaan yang membeli tembakau adalah produsen rokok ilegal, rokok yang diproduksi kebanyakan rokok-rokok murah (SKT) karena tidak ber- CHT dan tidak bayar pajak rokok, sehingga lebih berani membeli tembakau dengan harga dua kali lipat dari perusahaan yang membuat rokok legal.
“Perusahaan-perusahaan besar ini tidak berani membeli tembakau dengan harga mahal. Karena adanya beban kenaikan cukai rokok. Sementara di satu sisi, pemerintah tidak bisa menertibkan produsen-produsen rokok tidak bercukai. Yang beli banyak tembakau ya produsen-produsen tidak bercukai ini sekarang,” imbuhnya.
Dengan kondisi ini, menurutnya pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan dari hasil tembakau bercukai. Karena produksi rokok bercukai akan semakin berkurang. “Tahun ini target penerimaan DBH-CHT sebesar Rp223 triliun. Perkiraan saya ndak sampai sebesar Rp190 triliun DBH-CHT diterima sama negara,” ujarnya.
Selain itu, karena tidak tertibnya pencatatan tembakau yang dibawa ke luar daerah, NTB juga diperkirakan akan kehilangan cukup besar penerimaan dari tembakau. “Dalam penjualan setiap kilogram, ada pendapatan yang masuk ke daerah. Kalau tidak ada pencatatan yang valid tembakau yang dikirim ke luar daerah oleh perusahaan, otomatis daerah kehilangan pendapatannya,” demikiian Sahminuddin. (bul)
