Giri Menang (Suara NTB) – Animo masyarakat bekerja ke Timur Tengah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) terbilang cukup tinggi. SPSK merupakan mekanisme penempatan Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang difasilitasi menggunakan platform digital dan terintegrasi antara sistem ketenagakerjaan milik Pemerintah Indonesia dan sistem ketenagakerjaan milik pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah ditengah pemberlakukan moratorium pengiriman pekerja ke Timur Tengah.
Hal-hal inti yang diatur di dalam SPSK Arab Saudi, yaitu sesuai supply dan demand; empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar); dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi; syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi; dan dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing-masing.
Ketua Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB, H. Muhammadon di Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri “Lombok Mandiri” di Lelede, Labuapi Lombok Barat, Rabu, 20 September 2023 mengatakan, warga NTB sangat menyambut gembira kebijakan SPSK yang diberlakukan oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah. ”Warga NTB sangat gembira menyambut SPSK ini. Karena bisa membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan memperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya.
Saat hampir 200 calon PMI Arab Saudi yang tengah menjalani pelatihan di BLK LN Lombok Mandiri. Seluruhnya perempuan. Mereka mendaftar dari salah satu perusahaan yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan SPSK. Selama 15-20 hari calon PMI akan dilatih berbagai keterampilan dan budaya dari negara tujuan penempatan. Kemudian disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), untuk selanjutnya diproses berangkat.
Kelebihan berangkat bekerja melalui SPSK ini, terjadi kenaikan gaji PMI. Dari 1.200 real, menjadi 1.500 real. Sekitar sebulanan dibuka SPSK ini, pendaftar bekerja ke Arab Saudi menurut Muhammadon membludak. “Yang berminat ini pada berduyun-duyun datang ke kabupaten/kota untuk mendapatkan surat pengantar, surat rekomendasi ke BLK Luar Negeri,” tambahnya.
Di Indonesia ada 49 perusahaan yang mendapatkan izin menyelenggarakan SPSK. Salah satu diantaranya beroperasi di NTB. Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin inilah yang boleh melakukan perekrutan calon PMI. Selanjutnya, mereka yang sudah direkrut untuk bekerja ke luar negeri dikirim untuk mengikuti pelatihan di BLK LN.
Proses pelatihan di BLK LN inipun, lanjut Muhammadon, mendapat atensi khusus dari Polda NTB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Aparat dari Polda NTB turun langsung memantau dan membantu proses dan syarat dari calon PMI. “Perhatian dari Polda NTB luar biasa, begitu juga Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB (Gede Aryadi). Semua proses dikawal untuk memastikan tidak ada persoalan dari seluruh tahapan untuk pemberangkatan calon PMI. Hal ini dilakukan untuk menekan ruang gerak TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” katanya.
Karena itu, Muhammadon juga memastikan SPSK ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman calon PMI yang akan bekerja ke Arab Saudi. (bul)
