Mataram (Suara NTB) – Setelah terjadi tarik ulur penentuan besaran pembagian porsi anggaran, akhirnya pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah final. Pemerintah Kota Mataram bersama Pemprov NTB menyepakati sharing cost atau pembagian pembiayaan. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) segera ditandatangani.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, pembiayaan dana pemilihan kepala daerah telah final. Pihaknya bersama Pemprov NTB telah menyepakati item-item pembiayaan sesuai dengan harapan pemerintah kabupaten dan kota yang ikut dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Secara rinci tidak disebutkan berapa jumlah anggaran yang ditanggung oleh Pemprov NTB maupun Pemkot Mataram. Pihaknya harus menghitung kembali secara rinci karena masing-masing kabupaten/kota memiliki kebutuhan berbeda-beda. “Kita masih hitung kembali karena kebutuhannya berbeda-beda,” kata Alwan.
Sekda menegaskan, persentase pembiayaan per item berbeda-beda seperti honor lembaga adhock dan lain sebagainya. Tim anggaran pemerintah daerah akan mempercepat perhitungan kebutuhan anggaran pilkada, sehingga bisa jelas mana-mana yang dibiayai dan besaran nilai pembiayaannya. “Memang benar 40:60, tetapi yang mana saja itemnya perlu kita hitung lagi,” jawabnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Zarkasyi menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Bahwasanya, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada 2024.
Dalam edaran tersebut, pemerintah daerah diminta mengalokasikan 40 persen pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2023 dan 60 persen pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. “Tetapi tergantung dari kondisi fiskal daerah lagi,” kata Zarkasyi.
Pada APBD perubahan tahun 2023, Pemkot Mataram hanya mengalokasikan anggaran Rp650 juta untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Anggaran relatif kecil karena KPU hanya penyusunan perencanaan dan sosialisasi saja.
Adapun pembagian pembiayaan Pilkada menurut informasi kata Zarkasyi, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk KPU dan Bawaslu Rp2,1 miliar. Selanjutnya, Pemkot Mataram akan kembali menghitung item pembiayaan mana saja yang difinalkan. “Kemarin yang hadir rapat Pak Sekda. Kalau kami belum terima surat resminya,” ujarnya.
Delapan item pembelanjaan atau penggunaan dana pilkada tersebut, di antaranya honor lembaga adhock baik dari tingkat panitia penyelenggara kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selain itu, pengadaan logistik, sosialisasi, dan lain sebagainya. (cem)
