Oleh: Sambirang Ahmadi
Selamat untuk Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Miq Gite) yang baru dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Miq Gite akan menakhodai NTB hingga terpilih Gubernur NTB definitif di akhir tahun 2024.
Kita tahu Miq Gite adalah seorang birokrat ulung. Lincah. Pengalaman birokrasinya mumpuni. Karirnya pun mentereng. Berhasil terpilih menjadi Sekda -sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)- sejak tahun 2019. Sebagai Sekda dan ketua TAPD, Miq Gite tentu kerapkali tampil sebagai juru bicara kebijakan kepala daerah di DPRD. Di situlah kadang Miq Gite harus bolak balik ke DPRD untuk menyambungkan hati pimpinan daerah dengan pimpinan dan anggota DPRD. Suatu pekerjaan yang tidak “molah” (gampang). Siapapun pejabat yang berhadapan dengan DPRD, harus memiliki mental baja dan kesiapan untuk banyak mendengar. Begitulah Miq Gite, tidak pernah merespon DPRD dengan kata yang kasar, meskipun saat pembahasan APBD, kerapkali diserang karena alaasn-alasan tertentu. Perbedaan-perbedaan pendapat tetap dilayaninya dengan santun, dikunya, ditelan, dan diolah menjadi sebuah seni kesepakatan.
Tantangan yang Tidak “Molah”
Miq Gite menerima estafet sebagai Pj. Gubernur di tahun yang tidak “molah.” Tahun dimana cash flow APBD masih tertekan. Baru saja APBD Perubahan diketok dengan rasionalisasi belanja sebesar 100 miliar. Rasionalisasi terpaksa dilakukan karena adanya beberapa pos pendapatan yang diproyeksikan tidak akan tercapai sesuai target hingga akhir tahun 2023.
Pos pendapatan dimaksud paling besar bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Misalnya, hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang semula ditargetkan Rp334,7 miliar dirasionalisasi menjadi Rp1,5 miliar atau berkurang 99,53 %. Pendapatan bunga deposito yang semula ditargetkan Rp45,3 miliar dirasionalisasi menjadi Rp3 miliar atau berkurang sebesar 93,38%. Jasa giro yang semula ditargetkan Rp38,2 miliar dirasionalisasi menjadi Rp5,3 miliar atau berkurang 86 %. Penerimaan retribusi daerah dirasionalisasi dari Rp36,1 miliar menjadi Rp24,9 miliar atau berkurang 31,8 %. Pajak daerah juga mengalami rasionalisasi sebesar 1,77 % dari Rp2 triliun menjadi sekitar Rp1,9 triliun. Belanja yang masih bertahan diperkirakan akan bisa ditutup dengan pendapatan baru yang bersumber dari tambahan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp164 miliar dan bagi hasil dari keuntungan bersih PT. Amnt sebesar kurang lebih Rp200 miliar.
Kini Miq Gite akan langsung berhadapan dengan DPRD sebagai Pj. Gubernur, bukan lagi sebagai ketua TAPD. Miq Gite bukan lagi pelaksana kebijakan, tapi penentu arah kebijakan. Mampukah Miq Gite membawa APBD 2024 keluar dari tekanan fiskal? Yang jelas, jika target pendapatan yang ditetapkan di APBD-P 2023 tidak tercapai sesuai estimasi, dipastikan akan ada kewajiban jangka pendek yang mesti diantisipasi lagi di dalam APBD murni 2024. Berapa angkanya? Tergantung jumlah pendapatan yang dapat direalisasikan tahun ini.
Menjaga Demokrasi
Tantangan Miq Gite bukan hanya soal fiskal daerah yang belum sehat, tapi juga soal kontestasi. 2024 adalah jadwal pesta demokrasi. Miq Gite harus memastikan perhelatan pileg, pilpres dan pilkada berjalan dengan lancar dan damai. Kita percaya Miq Gite akan seperti Presiden Habibi, sukses menghantarkan transisi demokrasi, meski hanya dalam waktu yang singkat. Selamat bekerja Miq Gite!
