Mataram (Suara NTB) – Sampah merupakan isu prioritas yang akan ditangani tahun ini. Berbagai permasalahan mulai dari hulu ke hilir telah diidentifikasi. Kecamatan sebagai ujung tombak akan diberikan tambahan anggaran supaya fokus menangani sampah di sungai.
Rapat kooordinasi yang dipimpin Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Selasa, 19 September 2023 di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram dihadiri camat se-Kota Mataram, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Muhammad Ramayoga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Miftahurrahman, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.
Walikota menjelaskan rapat koordinasi ini digelar untuk mendengarkan pemaparan dari seluruh kecamatan perihal program-program yang berkaitan dengan program penanganan sampah yang sudah dan rencana aksi yang akan dikerjakan berkaitan dengan isu krusial tersebut.
Ia meminta persoalan sampah dipetakan dengan baik, sehingga tidak semua dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, tetapi penguraiannya dimulai dari lingkungan dan kelurahan. “Sehingga sampah ini bisa kita reduksi semaksimal mungkin dan tidak berujung ke TPA. Sebenarnya banyak program yang dilaksanakan kecamatan bekerjasama dengan stakeholder lainnya,” jelasnya.
Permasalahan yang dihadapi masih berkaitan dengan sampah di sungai. Berbeda dengan sampah di darat sudah terlihat perubahannya. Walikota menekankan kendala dihadapi kecamatan sudah dicarikan solusinya, termasuk berkaitan dengan politik anggaran. Oleh karena itu, daftar penggunaan anggaran (DPA) kecamatan harus ditambah untuk bisa mendukung program penanganan sampah, termasuk penambahan sarana-prasarana di kecamatan. “Saya sudah perintahkan Kepala Bappeda untuk menambah DPA di kecamatan. Tahun ini, saya minta mereka (camat,red) lebih fokus menangani sampah dan tentu tidak mengabaikan isu lain persoalan sosial kemasyaratan, pembangunan, dan pemerintahan, ” pungkasnya.
Penambahan porsi anggaran antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya berbeda-beda. Walikota menyebutkan bahwa akan melihat sesuai program, luas wilayah, kebutuhan dan lain sebagainya. Masing-masing kecamatan memiliki pendekatan berbeda-beda untuk menangani sampah sesuai dengan karakter masyarakat.
Misalnya, Kecamatan Sekarbela jika dikomparasikan dengan Kecamatan Sandubaya tentu persoalannya berbeda. Di Wilayah Sekarbela memiliki banyak kos-kosan sehingga memiliki pengaruh untuk pendekatannya.
Mohan mengatakan, pengenaan sanksi bagi masyarakat atau pelanggar Perda menjadi urusan berbeda. Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan, melengkapi sarana-prasarana dan sistem serta managemen pengolahan sampah juga perlu diperbaiki. “Saya kira kalau urusan sanksi bisa belakangan karena yang perlu kita lengkapi sarana – prasarana dan pelayanan. Kalau semuanya sudah bagus barulah kita bicara tentang sanksi,” terangnya.
Ia menyadari bahwa Kota Mataram berada di kawasan hiliran dan tidak menutup kemungkinan sampah berasal dari wilayah luar. Ditegaskan Walikota, hal itu tidak mau diperdebatkan karena dinilai tidak ada masalah karena memang menjadi konsekuensi secara geografis di daerah hilir. Di samping masalah muncul ini, ada juga hal-hal yang membawa kebaikan. Karena itu, pihaknya akan menyelesaikan masalah itu dengan persoalan yang dihadapi sendiri.
Itulah menjadi alasannya meminta camat dan lurah melakukan penyekatan-penyekatan di sungai dan jaring sampah dibuat, sehingga masyarakat sadar bahwa sampahnya tidak bersumber dari daerah lain. “Sistem penyekatan ini sudah dilakukan di wilayah Sekarbela dan akan diduplikasi daerah lain. Langkah ini juga sangat efektif,” terangnya.
Selain penanganan secara konvensional, penanganan sampah juga dilakukan dengan pendekatan teknologi. Dinas PUPR telah membuat teknologi menahan sampah di Sungai Jangkok, Sungai Unus, dan lainnya supaya tidak terbuang ke laut. (cem)
