Giri Menang (Suara NTB) – Hampir dua bulan lebih lamanya kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur di Sekotong, Tengah Lombok Barat, sampai saat ini belum ada titik terang. Aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus tersebut, sampai saat ini belum memberi kejelasan sampai di mana proses penanganan kasus yang sempat heboh tersebut. Terkait itu, ratusan warga Desa Sekotong Tengah bersama Forum Kepala Dusun se-Desa Sekotong Tengah pun mendatangi Gedung DPRD Lobar, Senin, 18 September 2023.
Warga diterima oleh Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah dan beberapa anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong Lembar, di ruang rapat. Warga merasa ada kejanggalan terhadap penanganan kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oknum S. Terlebih, mencuatnya kasus tersebut berawal dari keterangan anak kandung dari oknum terduga pelaku S, namun kini anak kandung dari S sendiri memberikan keterangan yang berbeda dan bahkan mencabut laporan dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya di Polres Lobar.
Samiin, salah seorang perwakilan warga yang juga merupakan penasehat dari Forum Kepala Dusun se-Desa Sekotong Barat menyampaikan kasus tersebut seolah dibiarkan berlarut-larut begitu saja, dan dikhawatirkan akan menguap. Ia bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat pun lelah membendung masyarakat dan menjaga rumah pelaku selama dua bulan. ”Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk mendapat kepastian. Kami juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bawah,” jelasnya.
Ia menyampaikan awal mula mencuatnya kasus itu berasal dari pengakuan anak kandung S yang berinisial Al. “Dia sendiri yang mengadu ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama soal tindakan (dugaan asusila) yang dilakukan ayahnya, kalau tidak ada keterangan langsung dari dia (anak terduga pelaku) maka kejadian di Sekotong tidak akan terjadi,”ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Kepala Dusun se-Desa Sekotong Tengah, Suhaimi. Ia juga membenarkan bahwa masalah tersebut disebarkan langsung oleh anak terduga pelaku. ”Dia (anak terduga pelaku) sendiri yang datang ke Polres Lobar untuk mengadu dan itu kami dampingi,”jelasnya. Namun disayangkan, justru belakangan Al memberikan keterangan berbeda.
Dengan kedatangan Forum Kadus dan juga warga ke Gedung DPRD Lobar, Suhaimi mengharap agar adanya tindaklanjut dari lembaga DPRD Lobar untuk memberikan solusi agar para oknum yang dianggap sebagai provokator atas kejadian itu serta oknum terduga pelaku untuk segera ditangkap.
Sementara itu, Putrawadi, Kepala Dusun Telaga Lebur Dese berharap agar kasus tersebut tidak dikait-kaitkan dengan politik. Menurutnya, masyarakat Sekotong Tengah tidak mengerti akan politik, dan warga pun tidak perduli apakah terduga pelaku S itu merupakan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) atau tidak. “Jadi jangan biarkan kasus ini berlarut-larut. Tangkap terduga provokator dan pelaku demi keamanan di masyarakat,” ujarnya singkat.
Setelah panjang lebar mendengarkan keterangan warga dan Kepala Dusun, Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah pun memberikan jajarannya untuk menanggapi. Salah seorang anggota DPRD Lobar asal Sekotong, H. Abdul Majid pun menegaskan bahwa pihak APH seharusnya menjadikan si pemicu atau provokator menjadi lokus tindakan penanganan pihak kepolisian. ”Yang menjadi pemicu ini harus menjadi fokus tindakan dari Kepolisian,” singkatnya. Apa yang disampaikan Abdul Majid mendapat dukungan dari anggota DPRD Lobar lainnya yakni Abubakar Abdullah. Politisi asal Gili Gede Sekotong itu justru menyoroti kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus itu. ”Kalau satu atau dua orang yang menjadi pemicunya, ambil saja. Itu untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Kasus ini harus diusut tuntas sampai keakar-akarnya,” tegas politisi PKS itu.
Terakhir, Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menyampaikan bahwa dari keterangan yang ditangkap dan berdasarkan tayangan video yang diputar dalam hearing itu, awal permasalahan itu adalah anak laki-laki dari S yang menyebarkan bahwa ayahnya melakukan tindakan bejat terhadap anak kandungnya. ”Namun kami tidak masuk ke ranah itu, karena itu wewenang APH. Di sini kami melihat bahwa masyarakat sudah menahan diri, kami harap pihak sebelah juga harus menahan diri agar tidak memicu kemarahan masyarakat,” harapnya.
Kesimpulan dari hearing itu, kata Nurhidayah, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan itu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kepolisian yang menangani persoalan itu, perwakilan anggota DPRD Lobar, pihak OPD terkait serta perwakilan dari masyarakat. ”Kami akan tindaklanjuti, akan ada RDP untuk menghadirkan Kepolisian dan Pemda untuk mendengar sejauh apa progres atas kasus ini, dan sama sama mencari jalan keluar. Jangan sampai persoalan ini justru mengganggu proses Pemilu 2024. Kami jadikan RDP atas kasus ini sebagai agenda penting,” pungkas politisi Gerindra dari Gunungsari tersebut.
Sementara itu, hearing itu sendiri tanpa dihadiri pihak Kepolisian dari Polres Lobar. Menurut Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, pihaknya baru menerima surat pemberitahuan hearing pada Hari Jumat, sementara Sabtu dan Minggu merupakan hari libur. ”Jadi kami tidak sempat mengundang pihak Kepolisian, namun kami pastikan RDP ini akan digelar minggu-minggu ini,” tegasnya mengakhiri. (her)
