Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram meresmikan kelurahan/desa tanggap bencana, Rabu, 13 September 2023. Potensi kebencanaan di masing-masing wilayah harus dipetakan guna mempermudah mitigasi. Sarana-prasarana serta sumberdaya manusia harus dipersiapkan sejak dini sebelum musibah melanda Kota Mataram.
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengapresiasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang aktif dalam rangka upaya mitigasi bencana melalui berbagai program daerah maupun afirmasi dari program pemerintah pusat. Peluncuran desa atau kelurahan tanggap bencana ini sebagai bentuk antisipasi potensi bencana serta mengurangi risiko akibat dampak dari kebencanaan tersebut.
Potensi kebencanaan di Mataram sebenarnya sudah bisa ditebak, tetapi bencana itu tidak hanya faktor alam, tetapi bencana non alam yang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. “Perubahan iklim juga berdampak pada kebencanaan,” kata Mohan.
Sesungguhnya potensi kebencanaan memilik dampak serius pada keamanan pangan, pelambatan ekonomi dan lain sebagainya. Kondisi ini pernah dialami Kota Mataram, terutama saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Berbagai skenario penanganan dilakukan berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, sehingga eksekusi kebijakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, pemetaan potensi kebencanaan harus dilakukan sehingga memudahkan kerja mitigasi di lapangan. “Tidak ada waktu untuk memberikan suasana keamanan pada fase kehidupan, karena bencana bisa saja datang tiba-tiba dan kita tidak tahu kapan waktunya,” terangnya.
Memasuki musim hujan diminta camat dan lurah mempersiapkan diri baik dari infrastruktur, SDM, peralatan, dan lain sebagainya. Bencana terjadi selama ini seperti pohon tumbang, banjir, dan lain sebagainya dipetakan kembali. Camat dan lurah sebagai ujung tombak harus memastikan kondisi wilayah aman serta melibatkan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noer menambahkan, pembentukan kelurahan/desa tanggap bencana mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2021-2026 sesuai visi-misi Harum yakni, pada misi keempat meningkatkan keamanan wilayah yang indikatornya adalah keamanan dari bencana.
Kasus kebencanaan yang terjadi selama ini bahwa korbanya adalah masyarakat maka pemerintah berupaya menangani melalui basis komunitas dengan pengembangan desa atau kelurahan tanggap bencana. “Kelurahan tanggap bencana ini adalah kelurahan secara mandiri beradaptasi dengan bencana dan meminimalisir dampak kerugian,” katanya.
Kelurahan tanggap bencana ini, masyarakat mampu mengenal ancaman bencana di wilayah sehingga secara sendiri mengorganisir sumber daya sekaligus meningkatkan kapasitas menghadapi resiko bencana. Ia menyebutkan, delapan kelurahan tanggap bencana dibentuk terutama di kawasan pesisir pantai yakni, Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Kekalik Jaya, Tanjung Karang Permai, Tanjung Karang, dan Jempong Baru. Pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat untuk melakukan pemantauan dan laporan cepat serta mengambil langkah-langkah untuk proses mitigasi. (cem)
