Kasus Penyelundupan Pupuk Bersubsidi, Polisi Ungkap Identitas Pemilik Barang

0

Mataram (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat, mengungkap pemilik pupuk bersubsidi yang akan diselundupkan ke pulau Lombok melalui pelabuhan Poto Tano, Senin, 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita. “Pupuk ini milik A yang dikumpulkan dari sejumlah petani di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dijual ke Pulau Lombok,” kata Kapolres KSB, AKBP Yasmara Hararap kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Rabu, 13 September 2023.

Pengungkapan terhadap kasus itu berawal dari adanya informasi terkait penyelundupan pupuk melalui pelabuhan Poto Tano. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal langsung melakukan razia setiap kendaraan yang melintas. “Saat kita razia, kendaraan yang dikemudikan A ini melintas. Sehingga langsung kita hentikan dan cek barang muatannya,” jelas dia.

Pada saat dilakukan pengecekan ternyata di dalamnya berisi 6 ton atau 120 karung pupuk bersubsidi dengan tujuan Pulau Lombok. Saat diminta dokumen pengangkutan barang yang disubsidi oleh pemerintah, A tidak mampu menunjukkannya. “Dokumen pengangkutannya tidak ada, sehingga 6 ton pupuk tersebut kita amankan di Mapolres,” sebutnya.

Saat ini penanganan terhadap kasus itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan ini mengarah pada dugaan pelanggaran perundang-undangan tindak pidana ekonomi. “Dalam undang-undang tindak pidana ekonomi itu ada diatur soal barang dalam pengawasan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas,” ucap dia.

Yasmara pun meyakinkan, karena status penanganan perkara sudah di tahap penyidikan sehingga dalam waktu dekat penyidik akan melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka. “Nanti akan kita kabari lebih lanjut kalau sudah ada hasil dari proses gelar perkara,” terangnya.

Sementara hasil penyidikan A terungkap membeli pupuk tersebut seharga Rp130 ribu per karung dari para petani di Kecamatan Lape. Setelah terkumpul baru akan dijual ke lombok dengan harga Rp200 ribu per karung. “Jadi, A mendapatkan untung Rp70 ribu per karungnya. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan, apalagi Kabupaten Sumbawa juga masih kekurangan pupuk,” katanya. (ils)