SATUAN Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) Provinsi NTB merapatkan barisan, untuk menangani kasus PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC) di daerah ini. Setelah, izin usaha FEC secara resmi dicabut karena dianggap usaha yang dijalankan ilegal.
Satgas PAKI NTB, Selasa, 12 September 2023 melakukan pertemuan. Dipimpin langsung Ketua Satgas PAKI NTB, sekaligus Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rico Rinaldy. Satgas PAKI NTB yang hadir dari unsur Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Koperasi dan UMKM NTB, dan lainnya.
Ketua Satgas PAKI NTB, Rico Rinaldy mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ini. Diantaranya, soal investasi bodong, dan yang utama adalah kasus FEC yang sekarang lagi menjadi perhatian publik, terutama di NTB.
Rico mengatakan, Satgas PAKI sepakat untuk melakukan penanganan bersama. Setelah diumumkan izin usaha PT. FEC dicabut, Satgas menunggu laporan dari masyarakat yang merasa menjadi korban FEC untuk ditindaklanjuti. Masyarakat juga diminta harus berani melapor. Agar ada dasar bagpi Satgas untuk menindaklanjutinya.
Widi Trismono, dari Kejaksaan Tinggi NTB dalam kesempatan ini menegaskan keseriusan Kejaksaan untuk menangani kasus FEC.
“Kita tunggu laporan masuk, dan pelimpahan laporan dari Kepolisian. Kalau sudah ada, kita akan percepat prosesnya,” ujar Widi.
Satgas juga akan melakukan edukasi lebih massif kepada masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh investasi bodong.
Sebagaimana diketahui, Satgas PAKI ini diisi oleh Kementerian / Lembaga terkait. Selain OJK, didalamnya adalah Bank indonesia (BI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Satgas ini bertugas mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal. Kemudian memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal. Kemudian, memantau potensi terjadinya investasi ilegal.
Wadah ini juga memiliki wewenang menangani dugaan investasi ilegal, memblokir situs-situs terkait, dan lain-lain.
Satgas PAKI sebelumnya telah mencabut izin usaha PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh FEC.
FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).(bul)
