Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek yang dibangun Pemkab Lombok Barat (Lobar) tahun 2022 lalu terkesan mubazir. Pasalnya bangunan proyek yang dibangun dengan menelan dana Rp5 miliar tersebut belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh warga, lantaran sejumlah kendala.
Seperti dua proyek masing-masing proyek Artshop Pameran dan Sentra Tenun Kebon Ayu Gerung senilai Rp1,5 miliar dan Jembatan Kediri yang menelan anggaran Rp3,5 miliar.
Pantauan media di lokasi artshop yang ada di lapangan Desa Kebon Ayu ini menganggur. Itu terlihat dari kondisi bangunan kotor, di teras gedung terlihat banyak kotoran hewan yang berserakan di lantai.
Bangunan ini dibangun dari Dana Alokasi Khusus ( DAK) tahun 2022 di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. Kondisi hampir sama di jembatan Kediri. Jembatan penghubung yang dibangun model melengkung itu, terlihat tidak ramai dilalui pengendara. Pasalnya, akses jalan belum dibangun. Hanya beberapa pengedara bermotor yang melewati jembatan tersebut.
Dikonfirmasi terkait Jembatan Kediri tersebut, Kades Kediri Induk Fadholi Ibrahim mengatakan, bahwa jembatan itu kurang maksimal dipakai warga karena jalan menuju Desa Merembu Kecamatan Labuapi belum diaspal. “Kenapa masyarakat belum maksimal memakai (jembatan), karena jalannya belum diaspal,”jelasnya. Pihaknya sudah mengusulkan agar dibangun tahun 2023 ini, namun tidak masuk. Namun kondisi keuangan daerah lagi lesu. Dan Pihaknya sangat berharap agar diprioritaskan tahun 2024. Karena Jembatan ini penghubung lintas kecamatan (Kediri dan Labuapi).
Sementara itu, Kades Kebon Ayu Jumarsa mengatakan, bangunan art shop belum dioperasikan. Pihaknya sendiri sudah meminta Pihak dinas menerbitkan SK pengelola showroom atau art shop tersebut. “Kami sudah minta kepada Dinas (Perindag) segera terbitkan SK pengelolanya, supaya ada jadi dasar kami di Desa. Sebab di lokasi ini masih belum lengkap, mungkin ada kebutuhan perbaiki ini itu, jadi Kita Punya dasar untuk menganggarkan,”jelasnya. Dan SK yang dimaksud itupun sudah ada dari Dinas. Dan kewenangan showroom ini ada di dinas.
Namun pihaknya berharap desa dan Bumdes bisa masuk struktur pengurus, sebagai dasar bisa menganggarkan oleh Desa. Mana yang menjadi kewenangan Pemda dan desa, supaya nantinya jelas pertanggungjawabannya. Rencana art shop itu akan dijadikan UPT dinas, sehingga tidak diserahterimakan ke Desa. Ia menambahkan, art shop tenun ini sudah dicek oleh travel Lombok Paradise yang akan membawa tamu kapal pesiar ke daerah itu. Setelah dicek, pihak travel berhadap agar showroom tenun itu jadi pusat souvernir. Sebab kalau tamu maunya ingin turun menyaksikan atraksi tenun ke rumah-rumah warga.
Sementara itu, Sekretaris Disperindag Lobar, Kartono Hartoyo mengatakan gedung arshop belum ditunjuk siapa yang menjadi pengelola nya. Karena arahan dari pusat yang harusnya menunjuk pengelola belum juga turun hingga saat ini, sehingga solusinya Pemkab Lombok Barat mengeluarkan SK pengelolaan.”Saat ini untuk pengelola gedung sudah ada SK Bupati,karena arahan dari pusat, yang ditunggu tidak ada, sehingga dibentuklah tim pengelola dengan ketepatan SK Bupati, ” ujarnya.
Saat ini,prosesnya sedang dibuatkan penyerahan pengelolaannya, agar lebih profesional dilibatkan IKM atau masyarakat penenun dan Bumdes, Dekranasda. Selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan penyerahan pengelolaannya,”Draf sudah ada sedang didiskusikan dengan pengelola, Insha Allah segera diserahkan termasuk pemanfaatan BMD nya” tutupnya. (her)
