Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengandalkan obyek wisata Pantai Lawata untuk menggenjot kunjungan wisatawan hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tahun 2023.
Pasalnya pantai Lawata akan dijadikan sebagai tempat dan pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event Pemkot Bima yang tertuang dalam calender of events (CoE) tahun 2023.
“Lawata salahsatu pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, karena menjadi satelit event dan kegiatan-kegiatan besar lainnya,” ucap Asisten I Setda Pemkot Bima, Drs. H Alwi Yasin M.Ap.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, Lawata tentu ada syaratnya, seperti pelayanan publik yang memadai. Menurut dia, dalam teori kebijakan, ada tiga hal yang bisa menjamin pelayanan publik yang baik dan benar .
“3 poin penting yang perlu diperhatikan untuk menjamin mutu dan pelayanan publik dengan baik yakni pemerintah sebagai regulator, peran berbagai sektor dan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Dalam menerapkan hal itu, Alwi mendorong Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) agar berperan aktif dalam menciptakan program kegiatan yang dapat memancing animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
“Kita harapkan Dispar dan DKP bisa membuat program dan menggelar kegiatan yang didalamnya ada masyarakat yang terlibat,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menaruh harapan agar OPD (Dinas) lain ikut berperan aktif untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menjemput program serta event yang muaranya menghasilkan hal-hal positif, terutama bagi masyarakat di sekitar.
“Bila perlu lomba makan ikan digelar di Lawata. Sebab ada korelasi positif antara makan ikan dan tingkat IQ seseorang,” ujarnya.
Selain itu tambah dia, juga menggelar berbagai event-event hiburan yang menarik. Selain menjalin kedekatan hubungan antar Pemerintah dengan warga. Pada sisi lain akan meningkatkan angka kunjungan wisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat juga meningkat.
“Orientasi dari even serta kegiatan yang digelar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kunjungan wisatawan,” pungkasnya.
Reklamasi Pantai
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima berencana melakukan reklamasi pantai lawata pada tahun 2024 mendatang. Rencana perluasan dataran dengan cara menimbun laut tersebut bertujuan untuk pengembangan sektor pariwisata.
“Sekitar dua hektar sisi timur pantai Lawata akan dilakukan reklamasi. Kita harapkan bisa terealisasi tahun 2024,” ucap Walikota Bima, H. M. Lutfi SE.
Ia mengaku tujuan reklamasi, salahsatunya untuk mendukung berbagai event wisata di pantai Lawata. Pasalnya saat menggelar berbagai kegiatan dan event promosi wisata di pantai Lawata, Pemkot Bima kerap dihadapkan dengan kesulitan luas area yang minim.
“Karena luas area pantai Lawata kecil, sehingga tak memungkinkan menggelar berbagai kegiatan dan event promosi wisata yang lebih besar,” ujarnya.
Disamping itu pertimbangan lain, lanjut dia, Pemkot ingin Kota Bima bisa dijadikan daerah transit pariwisata. Mengingat para wisatawan yang datang dari Bali dan Lombok akan melewati wilayah Kota Bima apabila berkunjung ke Pulau Komodo Provinsi NTT serta sebaliknya.
“Kota Bima punya potensi seperti memiliki teluk yang indah dan jalur pariwisata, sehingga harus menjadi wilayah persinggahan para wisatawan yang mau ke Bali, Lombok dan pulau Komodo. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Terpisah Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan mengakui adanya rencana reklamasi pantai Lawata. Bahkan saat ini sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2024 mendatang.
“Benar (melakukan reklamasi pantai lawata). Itu rencana untuk tahun 2024 dan sudah masuk RKPD 2024,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at, 25 Agustus 2023.
Lebih lanjut Adisan mengaku, sesuai isi dokumen RKPD Kota Bima tahun 2024, rencana reklamasi untuk pengembangan wisata di pantai Lawata. Hal itu mungkin saja bisa dilakukan selama semua prosedur serta perizinan sudah sesuai aturan.
“Katanya sih untuk pengembangan wisata di Lawata,” ujarnya.
Meski begitu, Adisan enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana tersebut. Pasalnya rancangan APBD Kota Bima tahun 2024 belum dibahas. Rencananya pembahasan akan mulai dilakukan sekitar Bulan November 2023 mendatang.
“Soal ini (rencana reklamasi) akan berdinamika saat pembahasan dengan teman-teman di Banggar Legislatif (DPRD Kota Bima) nanti. Dan yang lebih penting lagi kebijakan Pj Walikota yang akan datang,” pungkasnya. (uki)
