Selong (Suara NTB) – Pengelolaan Distrik Health Account (DHA) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi terbaik ketiga nasional. Penghargaan diterima Pemkab Lotim melalui Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lotim di kantor Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada akhir Agustus 2023 lalu.
Penghargaan diterima Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis Dikes) Lotim, Lalu Bagus Wikrama. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 6 September 2023, Sekdis Dikes Lotim menjelaskan ia menjadi meraih terbaik ketiga dari 119 kabupaten/kota yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Lalu Bagus menjelaskan, DHA merupakan salah satu cara untuk menggambarkan aliran dana dan belanja terkait penyelenggaraan sistem kesehatan. Wujud kegiatan DHA adalah monitoring semua transaksi mulai sumber dana sampai pemanfaatannya di tingkat wilayah, kelompok penduduk dan dimensi sosial ekonomi serta epidemiologi.
Seleksi dilakukan selama sepekan. Tahap seleksi, Lotim masuk lima nominasi dan berhasil bisa menjadi tiga daerah terbaik bersama dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah dan Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim menjadi satu-satunya di NTB.
“Semua dana pembiayaan tidak saja sektor keuangan pemerintah saja, tapi juga dari luar pemerintah. Hanya saja kekurangan kita belum memasukkan data dari unsur di luar pemerintah,” tutur Bagus Wikrama.
DHA ini disebut cukup penting. Di mana dari DHA ini dapat digambarkan pergerakan pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Dari pembiayaan ini pula dapat dilihat kualitas dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Lotim masuk menjadi salah satu terbaik nasional ini karena dalam DHA sudah benar arah kebijakan penggunaan anggaran kesehatan. Di mana, pembiayaan kesehatan untuk program-program prioritas.
“Kita ini sudah sesuai prioritas program kesehatan, di tengah keterbatasan anggaran. Lotim penduduk banyak uang kecil,” imbuhnya.
Meski demikian, Baik Delivery system dan financial system keduanya di Kabupaten Lotim sudah berjalan seiring. Adapun akumulasi dana pembiayaan kesehatan dimiliki Lotim catatan tahun 2021, 22,5 persen dari total APBD Rp 2,7 triliun. Angka itu termasuk dalam gaji standar minimalnya secara nasional 10 persen. Lotim dengan masuknya unsur gaji ini sudah bisa melampaui nasional. “Kalau di luar gaii, atau yang murni untuk pembiayaan kesehatan kurang dari itu,” sebutnya.
Secara nasional, jumlah pembiayaan kesehatan dibandingkan pemerintah dengan masyarakat 30 banding 70. 70 persen dari masyarakat, sedangkan pemerintah hanya 30 persen. “Pembiayaan kesehatan dari masyarakat lebih besar,” paparnya.
Ke depan, direncanakan akan dimaaukkan juga data dari masyarakat atau unsur swasta ini. Seperti klinik, rumah sakit swasta, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau lainnya. (rus)
