Taliwang (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin menyatakan, untuk mengentaskan masalah stunting pada anak perlu dilakukan secara bersama-sama. Seluruh pihak harus turut terlibat dalam berbagai kegiatan penanganannya termasuk juga mengawasi prosesnya di lapangan.
“Sebagus apa pun programnya kalau tidak didukung semua pihak, mulai pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, akan sia-sia saja upaya kita,” cetus Wabup dalam sambutannya saat membuka acara rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, Kamis, 7 September 2023.
Sebagai ketua TPPS tingkat kabupaten, Wabup mengaku, mengajak peran serta aktif semua pihak untuk menangani stunting menjadi sebuah PR (pekerjaan rumah) yang belum selesai hingga kini. Sebab itu lewat kegiatan Rakor kali ini Wabup berharap bisa menjadi pintu untuk mengetuk partisipasi berbagai pihak. “Stunting ini adalah persoalan kita bersama karena menyangkut generasi penerus (anak-anak) kita ke depan,” katanya.
Selain menyentil partisipasi, Wabup mengingatkan para camat sebagai ketua TPPS di tingkat kecamatan. Ia meminta kepada seluruh camat mengkoordinir desa-desa di wilayahnya terutama di 228 Posyandu. Mengawasi proses pemberian makanan tambahan pada anak dan memastikannya tepat sasaran pada keluarga yang memiliki anak stunting. “Sengaja saya tekankan ke para camat soal ini karena sebentar lagi akan ada lomba inovasi penanganan stunting tingkat kecamatan yang akan kita gelar,” sitirnya.
Terkait pengawasan, Wabup menyebut, semua pihak dapat berpartisipasi. Secara khusus ia mengimbau kepada seluruh PNS mulai tingkat kepala OPD hingga staf biasa mengontrol pelaksanaan jalannya Posyadu di lingkungannya masing-masing. “Kita juga sudah tugaskan para agen PDPGR. Tapi akan lebih bagus lagi kalau lebih banyak yang mengawasinya,” ujarnya.
Pada bagian lain, Wabup selanjutanya menjelaskan, dalam penangan stunting pemerintah memamfaatkan seluruh elemen yang dimilikinya. Seperti terbaru ini, Pemda KSB berinovasi agar. berbagai bantuan sosial (Bansos) yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) dapat memprioritaskan keluarga yanb memiliki anak stunting sebagai penerima bantuan.
“Alhamdulillah baru-baru ini kita sudah melaksanakan (pertemuan) virtual dengan KPK dan kita bisa merevisi data penerima Bansos,” ungkap Wabup. (bug)
