Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB mengaku optimis Pemprov NTB tak lagi miliki utang di tahun 2024. Optimisme tersebut mencuat setelah melihat progres pembayaran utang yang cukup lancar di pertengahan tahun ini serta melihat postur APBD Perubahan 2023 yang cukup baik.
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, utang di APBD murni 2022 lalu sudah lunas. Namun jumlah utang di anggaran perubahan 2022 tersisa tinggal Rp80 miliar, sehingga inilah yang harus diselesaikan di bulan September ini. Adapun untuk APBD 2023 ini, program atau kontrak pekerjaan yang diselesaikan oleh daerah.
“Kalau saya lihat dari postur yang baru ini, kami optimis tidak ada lagi utang 2024,” kata H. Muzihir kepada Suara NTB, Rabu, 6 September 2023 usai rapat paripurna DPRD NTB tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2023.
Muzihir menjelaskan, salah satu kesepakatan DPRD NTB dengan Gubernur yaitu kontak pekerjaan yang harus dilaksanakan di APBD 2023 akan mulai dikerjakan tanggal 7 September 2023. Artinya pembayaran utang paralel dengan pelaksanaan program kerja sesuai dengan perencanaan di tahun ini.
“Namun besok pagi mulai kontrak dengan nilai kurang lebih Rp400 – 500 miliar untuk program-program reguler maupun pokir. Kita menyetujui postur APBD Perubahan dengan catatan semua berjalan. Utang di perubahan 2022 mulai pembayaran dan murni 2023 mulai kontrak,” katanya.
Politisi PPP ini mengatakan, di postur APBD murni 2023 terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya jauh dari target yaitu retribusi dari kerja sama pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Dari target Rp330 miliar, baru terealisasi Rp3 miliar saja.
Sebenarnya lanjut Muzihir, tergat PAD dari pemanfaatan aset di Gili Trawangan masuk akal. Sebab retribusinya dihitung per meter persegi. Di sana terdapat 65 hektare aset lahan milik Pemprov NTB, sehingga jika dikalkulasi di atas kertas maka retribusi yang akan diperoleh akan cukup besar. Namun kenyataannya memang kerjasama Pemprov dengan para pengusaha di sana masih berproses, sehingga penarikan retribusi belum sesuai harapan.
“Untuk menambal defisit dari PAD tersebut, Pemprov NTB harus bersyukur bahwa ada masuk dari PT. AMNT,” ujarnya.
Sebelumnya, Asisten III Setda NTB H. Wirawan Ahmad mengatakan, sisa utang jangka pandek Pemprov NTB per tanggal 1 September 2023 sebesar Rp 104 miliar dari total Rp639,4 miliar sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian, total sisa kewajiban Pemprov NTB untuk tahun 2022 tinggal 16 persen.
Proses pembayaran utang tersebut terus meningkat setiap hari. Berdaskan hasil koordinasinya dengan bendahara umum daerah, minimal belanja pemerintah untuk membayar utang sekitar Rp1,5 miliar.
“Kalau kita asumsikan dari 25 hari kerja selama satu bulan, maka sekitar Rp 37 miliar (yang terbayar-red), maka asumsinya bulan November itu clear,” kata Wirawan.
Wirawan menerangkan,Pemprov NTB ingin menapaki tahun 2024 dengan status nihil utang atau setidaknya kewajiban pembayaran tinggal sedikit. Syaratnya yaitu semua estimasi pendapatan di tahun anggaran 2023 ini bisa terealisasi dengan baik. Tentunya berdasarkan kerangka regulasi yang jelas.(ris)
