Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan DPRD telah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 6 September 2023.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS kali ini merupakan yang terakhir bagi Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang akan berakhir masa jabatannya tanggal 19 September 2023. Ia berharap, kebijakan yang dihasilkan dari pembahasan anggaran ini akan dirasakan oleh masyarakat sehingga gaung NTB Gemilang akan membekas di benak masyarakat NTB.
“Di ujung perkhidmatan pemerintah daerah tahun 2019-2023, besar harapan kami langkah-langkah kebijakan yang telah disepakati bersama ini kemudian dapat terealisasi secara optimal dan dampaknya akan bisa dirasakan oleh segenap pemangku kepentingan di Bumi Gora ini. Yakni seluruh lapisan masyarakat NTB. Sehingga gaung NTB Gemilang akan terus membekas di benak masyarakat NTB,” harap Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan pula tiga komponen Perubahan KUA-PPAS APBD 2023 yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6,12 triliun lebih. Terjadi kenaikan target sebesar 6,21 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar Rp 5,96 triliun lebih.
Peningkatan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar Rp235 miliar lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerja sama pemanfaatan BMD yakni sebesar Rp333 miliar lebih. Hal ini juga sebagai dampak penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT yang tertuang dalam LHP BPK tahun 2022 sebesar Rp 230 miliar lebih.
Jika dirinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menurun. Penurunannya sebesar 0,22 persen atau Rp2,97 miliar lebih dari rencana awal sebesar Rp2,985 triliun lebih menjadi Rp2,982 triliun lebih. Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar Rp164 miliar lebih atau sebesar 5,45 persen yang semula pada APBD 2023 sebesar Rp2,97 triliun lebih menjadi Rp3,14 triliun lebih.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari Rp892 juta lebih menjadi hanya Rp10 juta,” terangnya.
Adapun di komponen belanja daerah, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp6,17 triliun lebih. Angka ini bertambah Rp182 miliar lebih dari APBD 2023 yang semula sebesar Rp5,99 triliun lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen. Terjadi defisit sebesar Rp49,52 miliar lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan.
Sedangkan pada komponen pembiayaan netto, ini bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SILPA sebesar Rp62,52 miliar lebih dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp13 miliar. Dalam perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 terdapat defisit anggaran sebesar Rp49 miliar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp49 miliar. (ris)
