Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 29.944 ribu jiwa masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang tersebar di 16 desa yang mengalami krisis air bersih. Bahkan sebagian besar dari mereka langganan kekeringan tiap tahunnya. Pemkab diminta menyikapi kondisi ini agar tidak menjadi masalah tahunan, sehingga perlu penanganan jangka pendek dan menengah hingga jangka panjang.
Untuk jangka pendek saat ini, Pemkab didesak membeli kendaraan tangki armada pengangkut air. Pasalnya, sejauh ini BPBD tak punya armada tangki air. Sementara armada yang ada di beberapa instansi jumlahnya terbatas, tak mampu menjangkau belasan desa yang terdampak kekeringan. Ditambah lagi kondisi armada ini ada yang tua.
Anggota DPRD Lobar Dapil Gunungsari – Batulayar, Zulfahmi mengatakan, persoalan armada ini seringkali disampaikan dewan dalam rapat dengan eksekutif, agar hal ini menjadi perhatian serius Pemkab.
“Sering kali kita sampaikan soal ini, kami minta itu (armada) diprioritaskan,”tegas politisi PKS ini, kemarin.
Lebih-lebih kondisi ini tiap tahun dialami daerah, bahkan saat ini kemarau lebih panjang hingga akhir tahun (November – Desember). Sehingga kondisi dampaknya pun cukup parah dan meluas ke daerah-daerah. “Kondisi warga pun memperihatinkan,” imbuhnya.
Kondisi minimnya armada, menjadi kendala utama dalam penanganan distribusi air bersih. Kalaupun ada armada seperti di Damkar Batulayar, kondisinya sudah tak mampu naik ke dataran tinggi, karena medannya yang menanjak.
Untungnya, pihak kecamatan, desa, bersama lembaga lain di wilayah Utara siaga turun mendistribusikan air. Di mana kecamatan mendistribusikan air menggunakan jeriken. Pihaknya menekankan agar pemerintah memperhatikan lebih serius lagi, untuk kesiap-siagaan.
Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan, terkait penanganan kekeringan otomatis akan menggunakan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Termasuk seperti apa pelibatan perusahaan dan masyarakat dalam upaya antisipasi dan penanganan.
Ia pun mengkritisi pemikiran OPD terkait yang mengeluhkan tak adanya armada khusus mereka untuk menyalurkan bantuan air bersih. “Ini lah kadang-kadang kita itu berpikirnya kalau ndak ada di sana, ndak melakukan. Kan ndak ada itu, bukan berarti ndak bisa melakukan,” jawabnya.
Karena armada untuk menyalurkan air bersih tak mesti harus selalu milik OPD terkait. Tetapi bisa saja memanfaatkan armada yang ada di OPD lain seperti Dinas Sosial maupun Damkar. “Kan yang penting ada milik Pemda, kalau BPBD nggak punya, kan ada Dinas Sosial punya, Damkar punya, yang penting itu. Kita baru gawat kalau Pemda yang nggak punya (armada),” tegas Fauzan.
Menurut BMKG, akibat dampak El Nino, musim kemarau tahun ini diprediksi akan jauh lebih panjang dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan akan berlangsung hingga November mendatang.(her)
