Mataram (Suara NTB) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 segera berakhir. Dengan demikian maka persiapan APBD Tahun 2024 mengacu pada RPD yang sudah ditetapkan dalam Pergub No. 17 Tahun 2023. Oleh karena itu Bappeda Provinsi NTB pada tanggal 4 September kemarin telah menggelar Rapat Identifikasi dan Pemetaan Peran OPD dalam Pencapaian Agenda dan Output Pembangunan Prioritas RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M.Si. mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk memetakan atau mengindentifikasi peran-peran perangkat daerah di dalam mendukung pencapaian indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam RPD.
“Secara nasional Kementerian PPN/Bappenas telah merancang konsep RPJMN 2025-2045 dan ini menjadi acuan kita. Dimana NTB termasuk di dalamnya wilayah Bali dan Nusa Tenggara diproyeksikan akan menjadi tujuan destinasi pariwisata internasional dan pintu masuk kawasan timur Indonesia. Sehingga ditargetkan pada tahun 2045, akan terdorong pembangunan industri pariwisata di wilayah timur Indonesia,” ujar Iswandi.
Menurutnya, yang menjadi landasan hukum dalam pembangunan daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana undang-undang ini menyebutkan lima tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.
Oleh karena itu, ia tertarik untuk menggunakan teori endogen untuk pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan mengoptimalkan potensi internal negara/daerah. Model ini mengutamakan sumberdaya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumberdaya alam, aset teknologi dan kelembagaan.
“Berdasarkan prasyarat model ekonomi endogen, Provinsi NTB mempunyai peluang sebagai lokomotif pertumbuhan regional di Kawasan Bali-Nusra. Sehingga ini kemudian menjadi tujuan akhir Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026,” jelasnya.
Untuk mencapainya, RPD NTB kemudian menurunkannya dalam beberapa tujuan, antara lain terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemudian terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (KUAT). Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan beberapa tujuan lainnya.
Oleh karena itu yang kemudian menjadi agenda utama NTB kata Iswandi adalah perangkat daerah mendukung 10 indikator kinerja utama NTB, yaitu peningkatan kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, kemudian persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB.
‘’Selanjutnya yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan angka kemiskinan, penurunan prevalensi stunting. Gini Rasio, Indeks Reformasi Birokrasi, peningkatan persentase capaian indikator SDGs, dan Indeks daya saing daerah, ‘’ ujarnya.(ris)
