Mataram (Suara NTB) – Para anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB nampak legowo terkait rencana pemangkasan alokasi anggaran untuk program pokok-pokok pikiran (Pokir)-nya pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 ini. Pasalnya pemangkasan tersebut menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyehatkan kondisi keuangan daerah.
Anggota DPRD Provinsi NTB, H Misbach Mulyadi yang konfirmasi Suara NTB tak menampik terkait rencana pemangkasan anggaran Pokir dewan tersebut. Menurutnya pemangkasan belanja daerah termasuk item Pokir dewan tersebut terpaksa harus dilakukan untuk melihat APBD NTB sehat kembali.
“Langkah ini memang harus dilakukan, karena memang situasi APBD kita tidak sehat. Sehingga harus ada political will, harus legowo rasionalisasi itu jadi win-win solution untuk menyehatkan APBD kita,” ucap Misbach Mulyadi saat ditemui di ruang kerja Fraksi Golkar pada Senin, 4 September 2023.
Diketahui Pemprov NTB akan melakukan penghematan belanja sebesar Rp100 miliar. Sejumlah program akan disisir untuk dialihkan. Informasinya dari Rp100 miliar itu bersumber dari program pokir dewan sebesar Rp50 miliar yang akan dipangkas dan sisanya dari program pihak eksklusif sendiri.
“Ya rasionalisasinya Rp100 miliar, dan katanya Rp50 miliar itu pokir. Ya kita mau bilang lagi kondisi APBD kita seperti ini. Ini juga kan berkaitan dengan temuan BPK, sehingga rasionalisasi ini jadi win-win solution lah,” jelasnya.
Dikonfirmasi lebih jauh politisi Partai Golkar itu tak menampik jika kebijakan pemangkasan Pokir dewan tersebut akan sangat dirasakan dampaknya oleh para anggota dewan. Lebih-lebih kebijkan ini diambil mendekati pegelaran pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
“Ya pasti ada dampak (politik)-nya, tapi kita mau bagaimana lagi kita mikirin bagaimana hutang ini lunas supaya tidak berhutang lagi. Kedepan APBD kita sehat,” katanya. Lebih jauh, Misbach mendorong adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari aset daerah.
Ditempat terpisah anggota Banggar DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi juta tak menampik adanya pembicaraan ihwal rencana rasionalisasi tersebut. Ruslan mengaku, dari angka Rp100 miliar, sebanyak Rp 50 miliar yang dipangkas adalah pokir dewan yang besarannya variatif setiap anggota dewan.
“Ini kan baru usulan, yang dari eksekutif ndak tau kita (berapa yang dipangkas). Yang dari dewan pokok-pokok pikiran DPRD, dan itu vairtaif. Tapi totalnya Rp 50 miliar,” jelasnya.
Politisi PDIP itu mengungkapkan saat ini tahapannya masih pembahasan di tingkat komisi dengan OPD terkait. Dewan akan melakukan pencermatan mendalam program di OPD agar alokasi belanja benar efektif dan efesien.
“Sebenarnya banyak sekali rekomendasi BPK, jangan hanya liat itu saja. Banyak hal, cuman kita fokusnya memang ke penyehatan. Penyehatan APBD memang sudah kita dorong di awal,” pungkasnya.
Diketahui langkah pemangkasan belanja sampai Rp100 miliar itu diambil guna menyehatkan APBD NTB 2023 sebagaimana rekomendasi dalam LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Dimana defisit APBD NTB telah melampaui batas maksimal sesuai dengan yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar 4,4 persen.
Saat itu, kata BPK defisit APBD NTB defisit APBD NTB tembus Rp 570,93 miliar atau 10,77 persen dari realisasi pendapatan. Sehingga rekomendasi BPK adalah NTB diminta untuk menyehatkan postur APBD 2023 dengan dengan memperhatikan batas maksimal defisit anggaran. (ndi).
