Mataram (Suara NTB) – Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menegaskan, jadwal pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tanggal 19 September mendatang. Pelantikan ini sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai Gubernur NTB dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Wakil Gubernur (Wagub) NTB.
‘’Insya Allah pelantikannya sebagaimana akhir masa jabatan Gubernur H. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah tanggal 19 September mendatang di Kemendagri. Seperti yang terjadi hari ini (Selasa, 5 September 2023, ada 9 Pj. Gubernur dari 9 provinsi di Indonesia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 5 September 2023.
Diakuinya, lima tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah gubernur dan wakil gubernur dari beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa kelompok di bulan September 2018 lalu. Sementara khusus pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat itu dilakukan khusus oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan gubernur yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 ini sebanyak 17 orang.
Setelah nanti dilantik sebagai Pj Gubernur NTB, tambahnya, dirinya akan melanjutkan sejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat, seperti stunting, kemiskinan dan zero waste atau penanganan sampah.
Tidak hanya itu, dirinya juga punya pekerjaan rumah menuntaskan pembayaran utang Pemprov NTB kepada rekanan atau kontraktor yang mencapai ratusan miliar. Dalam menyelesaikan utang ini, pihaknya akan merasionalisasi belanja dan lainnya, karena tugasnya adalah menyehatkan APBD.
Diakuinya, berdasarkan hasil rapat bersama Sekda seluruh Indonesia di Jakarta akhir Agustus lalu, terungkap, jika kebangkitan ekonomi yang diharapkan pasca Covid-19 masih belum sesuai harapan. Target pendapatan dalam APBD murni 2023 masih belum tercapai.
Dicontohkannya, seperti Provinsi Bali yang optimistis menargetkan pendapatan tapi faktanya dari analisa prognosisnya itu, potensi terjadinya target yang tak tercapai cukup besar. ‘’Lebih besar dari kita bahkan. Kita juga prognosis ada, potensi tidak tercapai pendapatan,” ungkap Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) ini.
Mantan Asisten II Setda NTB ini juga mengakui, tugas lainnya yang harus dilakukan adalah mengawal pemilu dan pilkada 2024. Dalam hal ini, Pemda memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, baik oleh Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota.
Bahkan, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, tambahnya, dana untuk Pilkada serentak yang diperuntukkan bagi KPU dan Bawaslu mulai dialokasikan pada APBD Perubahan 2023. Begitu juga dana untuk pengamanan yang dialokasikan untuk kepolisian dan TNI, sehingga Pemprov NTB akan tetap mengencangkan ikat pinggang sambil tetap membangun spirit penyelenggaraan pemilu dan pilkada berkualitas di tengah keterbatasan anggaran.
Godok Plh Sekda
Pada bagian lain, setelah dirinya dilantik menjadi Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan akan ada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. Plh Sekda NTB akan ditunjuk dari pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Mengenai siapa nama pejabat yang akan ditunjuk menjadi Plh Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi belum mau menyebutkan. Tetapi ia mengatakan Plh Sekda diusulkan nanti oleh Pj. Gubernur NTB. ‘’Kita minta masukan. Termasuk dari teman-teman wartawan,’’ jawabnya.
Mengenai masa jabatan Plh Sekda tergantung dari hasil evaluasi yang akan dilakukan. Hal ini seperti yang pernah diterapkan sebelumnya, dalam jangka waktu sekian bulan, posisi Plh Sekda dievaluasi dan diperpanjang sampai adanya sekda definitif. (ham)
