Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengelola birokrasi, baik di pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Pentingnya keberadaan SAKIP dalam mengelola birokrasi, karena dengan sistem pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum sekarang ini, kepala daerah bisa menempatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
‘’Jadi gubernur, bupati tidak gampang. Ada orang memiliki kompetensi yang bagus, menguasai substansi pekerjaannya. Jika diberikan kepercayaan menduduki jabatan, maka kriteria yang diukur dengan SAKIP akan tercapai dengan gampang. Tapi menjadi tidak mudah, karena menurut informasi teman-teman yang lain, yang bersangkutan ini adalah tim sukses lawan kita dulu. Ini susahnya. Kita mungkin memaafkan. Tapi tim tidak bisa menerima,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan pada Bimbingan Teknis atau Smart Discussion Series (SDS) dengan Tema Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif dan Efisien Lewat SAKIP di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin, 4 September 2023.
Kegiatan ini diikuti kepala perangkat daerah Provinsi NTB, Kepala Balitbang dan Kepala Bagian Organisasi seluruh kabupaten/kota di NTB. Pemprov NTB menjalin kerjasama dengan Lembaga SmartID, untuk meningkatkan kualitas SAKIP OPD lingkup Pemprov NTB, dengan harapan nilai SAKIP NTB saat ini BB bisa menjadi A pada tahun 2023 ini.
Untuk itu, ujarnya, ide melibatkan konsultan dalam bimtek ini sebagai hal yang positif, sehingga kepala daerah dalam menempatkan pejabat sesuai dengan posisi dan kemampuannya. Meski demikian, gubernur mengakui, sebagai pejabat sering ditagih janjinya oleh masyarakat. Namun, pihaknya tidak bisa mengakomodir semua, karena harus melihat kompetensi dan kemampuan pejabat yang bersangkutan.
Selain itu, dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, maka Provinsi NTB haus membuat SAKIP yang lebih mudah dan terukur. Mudah dan terukur ini bukan mereduksi perangkat daerah sebagai mesin tetapi SAKIP di masa yang akan datang mampu mengukur dan menempatkan hal-hal yang baik sesuai tupoksinya. Sehingga dari Kategori “BB” Ke “A” bisa diwujudkan dan melahirkan birokrasi NTB yang mendapatkan apresiasi dari seluruh Indonesia.
Meski demikian, jika memperoleh nilai SAKIP A, maka harus mampu dipertahankan pada penilaian tahun-tahun berikutnya. Hal ini bisa dipertahankan dengan pelaksanaan birokrasi yang andal dan profesional.
Sementara Konsultan SmartID Prof. Bambang mengakui, jika SAKIP Provinsi NTB sudah mendapatkan nilai sangat baik. Untuk itu, pihaknya menyambut baik kebijakan Pemprov NTB terus mengembangkan sistem kinerja instansi pemerintah di Provinsi NTB.
Meski demikian, ujarnya, kebijakan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB adalah birokrasi yang harus berdampak nyata agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Inilah esensi tentang bagaimana SAKIP yang bersifat tematik sesuai dengan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2003 karena itu kami laporkan kepada Bapak Gubernur yang akan kami lakukan setelah ini adalah memberikan pendampingan pertama mengenai pemahaman sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang bersifat tematik,’’ terangnya.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan adalah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ham)
