Mataram (Suara NTB) – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi mengecek kesiapan Operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Sektor Timur.
“Saya yakin mereka telah latihan bertahap, bertingkat dan berlanjut, mereka siap semua. Karena itu, saya yakin mereka nantinya dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Harfendi di Lapangan Trisula Batalyon Infanteri (Yonif) 742/Satya Wira Yudha di Kota Mataram, Selasa, 5 September 2023. 350 personel yang tergabung dalam operasi tersebut berasal dari Yonif 742/SWY. Mereka nantinya akan menjalankan tugas selama 12 bulan terhitung sejak awal Oktober 2023 hingga akhir September 2024.
“Mereka ini akan bertugas selama 1 tahun untuk menjaga kedaulatan negara kita di perbatasan Indonesia dan Timur Leste dan akan berangkat pekan ketiga bulan ini,” sebutnya. Personel itupun nantinya akan ditugaskan di 20 pos pengamanan. Khususnya pos yang tersebar di kawasan perbatasan RI dengan RDTL sektor timur.
“Perbatasan untuk di NTT itu ada dua, sektor timur dan sektor barat. Personel dari NTB nantinya akan mengisi di sektor timur dengan 20 pos pengamanan,” jelasnya. Dalam kegiatan pengecekan, Pangdam IX/Udayana turut didampingi rombongan pejabat dari Kodam IX/Udayana beserta Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti.
Selain mengecek kesiapan personel, Pangdam IX/Udayana beserta pejabat TNI turut melihat kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi pengamanan kedaulatan NKRI di perbatasan, termasuk produk makanan olahan hasil bumi yang akan menjadi bekal kegiatan.
Awasi Kegiatan Ilegal
Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi meminta kepada personel Satgas Pamtas RI-RDTL) Sektor Timur untuk mengawasi kegiatan ilegal di perbatasan. “Kami tekankan kepada mereka, selain menjaga kedaulatan NKRI, mereka juga harus memastikan tidak ada kegiatan ilegal di perbatasan,” kata Mayjen TNI Harfendi usai menggelar apel kesiapan satgas.
Harfendi mencontohkan kegiatan ilegal tersebut, salah satunya penyelundupan melalui perbatasan, baik dalam bentuk barang maupun manusia. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kedaulatan NKRI. “Kegiatan ilegal apa saja? baik itu manusia, perdagangan, narkoba dan lain-lain yang dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Pangdam pun menyatakan bahwa satgas sudah melakukan pemetaan dan menyusun strategi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi segala potensi kerawanan yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI di perbatasan. “Potensi kerawanan itu banyak, seperti miras, binatang yang masuk, manusia yang melintas, itu masuk kerawanannya. Itu sudah diantisipasi semua. Setiap pos itu sudah siap mewaspadainya,” ucap dia.
Selain menekankan untuk melakukan pengawasan kegiatan ilegal, Pangdam IX/Udayana juga meminta agar personel yang bertugas menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. “Pesan khusus, yaitu melaksanakan tugas dengan baik, jaga hubungan baik dengan masyarakat. Jadi, selain menjaga perbatasan, harus juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jaga hubungan baik, karena kehadiran kita (satgas) juga dibutuhkan oleh mereka,” sebutnya.
Dia turut mengingatkan bahwa personel yang bertugas dalam satgas ini adalah orang-orang terpilih dan mampu mengemban tanggung jawab dengan membawa harum nama kesatuan. “Karena harga diri kita (TNI), khususnya TNI AD harus dijaga, tidak boleh ada yang melanggar, apalagi sampai menyakiti hati masyarakat. Lebih bagus lagi, apabila bisa menghidupkan UMKM masyarakat di sana dengan ilmu yang kalian (satgas) dapat,” tukasnya. (ils)
