Mataram (Suara NTB) – NTB merupakan salah satu penghasil ternak,khususnya sapi di Indonesia. Sapi asal NTB banyak dikirim ke luar daerah. Meski demikian mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022 lalu menyebabkan NTB pengiriman ternak asal NTB ke luar daerah harus selektif, sehingga tidak ada ternak yang dikirim dalam keadaan sakit.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakeswan) Provinsi NTB Mohammad Riadi, menegaskan, komitmen pihaknya agar Provinsi NTB yang dikenal sebagai penghasil ternak bisa bebas PMK tahun 2024 mendatang.
‘’Daerah dinyatakan bebas PMK setelah tiga tahun berturut-turut hasil vaksinasi ternak di atas 90 persen. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun ke dua. Jadi tahun depan kita kejar sampai di atas 90 persen, baru bisa dinyatakan bebas PMK sesuai dengan SK Menteri,’’ ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin, 4 September 2023.
Meski demikian, klaim mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB ini, PMK di NTB sampai saat ini zero kasus. Artinya, Disnakeswan tidak menemukan lagi ada ternak yang terjangkit PMK, karena pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota intens melakukan vaksinasi ternak, sehingga dalam setahun bisa di atas 90 persen.
Mengenai tingkat vaksinasi ternak yang sudah dilakukan tahun 2023 ini, Mohammad Riadi mengaku sudah 53 persen. Sementara kalau di tahun 2022 lalu, vaksinasi pada ternak yang sudah dilakukan di atas 90 persen.
‘’Saat kita melakukan vaksinasi ini, kita tidak bicara ekor, namun vaksin yang disalurkan di atas 1 juta untuk 1 tahun. Dan ini dilakukan 3 kali berturut-turut sampai akhirnya dinyatakan bebas PMK oleh pemerintah pusat. Serta vaksinasi di atas 90 persen baru diusulkan nanti NTB bebas PMK ke pemerintah pusat,’’ klaimnya.
Pada bagian lain, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, mengklaim jika NTB bebas dari penyakit ternak Lumpy Skin Disease (LSD). Sementara beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ditemukan ternak yang terjangkit LSD>
Untuk itu, jika NTB mendatangkan ternak dari Pulau Jawa harus melalui persyaratan yang ketat dan melalui analisis risiko dulu. Hal ini bertujuan agar LSD tidak menjadi momok baru bagi peternak dan masyarakat yang mengonsumsi daging ternak di NTB. ‘’Jadi kalau ada permohonan mendatangkan sapi atau kambing dari Pulau Jawa, kita buat analisis risikonya dulu,’’ tegasnya. (ham)
