Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE., mengakui dirinya berstatus sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Pemkot Bima, Senin, 4 September 2023. Apel gabungan dihadiri juga Sekretaris Daerah (Sekda) para staf ahli, semua Asisten, seluruh Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, hingga seluruh ASN lingkup Pemkot Bima.
Walikota mengaku persoalan saat ini adalah proses yang dilakukan oleh KPK. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada, biarlah hukum yang jadi panglima tertinggi, meski ia meyakini kebenaran itu tidak tertukar.
“Sampai hari ini, saya masih berdiri, padahal status saya sudah tersangka, dikenakan pasal pasal 12 huruf i, tentang pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Lutfi juga menyinggung kepemimpinannya dengan Wakil Walikota (Wawali) Bima, Feri Sofiyan, SH. Kata dia, masa jabatan keduanya akan segera berakhir pada bulan September 2023.
“Bulan ini adalah bulan terakhir. Tanggal 26 September, saya meletakkan jabatan bersama Wakil Walikota,” ucapnya.
Selama memimpin Kota Bima bersama Wawali, Lutfi mengaku sudah banyak menggagas pikiran-pikiran hingga menggagas konstruksi bangunan. Dan apa yang diperbuatnya selama ini membuat Kota Bima mendapatkan penghargaan berturut-turut.
“Selama memimpin Kota Bima, saya begitu taat dan tertib aturan. Tidak pernah terlibat sogok menyogok dalam jabatan, serta tidak pernah mengarahkan yang salah kepada staf,” ujarnya.
Ia mengaku sengaja mengundang seluruh ASN lingkungan Pemkot Bima untuk berkumpul agar berbicara yang jujur, apakah saat dirinya memimpin Kota Bima selama ini pernah mengarahkan.
“Sampai saya katakan pada mereka (dua oknum staf, red) pernah saya mengarahkan selama memimpin? Tidak pernah jawab mereka. Suruh mereka bersumpah atas nama agamanya,” katanya.
Lutfi menegaskan selama memimpin Kota Bima, selalu berhati-hati dan tidak mau melakukan tindakan yang melanggar aturan. Hal itu juga, menurutnya, bisa ditanyakan kepada sejumlah Kepala OPD Pemkot Bima yang selama ini mendampinginya.
“Sampai hari ini, saya tidak pernah menginjak ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” tegasnya.
Usai memimpin apel gabungan pada awal bulan tersebut, Walikota kemudian menyalami satu per satu ASN yang mengikuti apel gabungan. Sebagian para ASN juga memberikan semangat kepada Walikota. (uki)
