Kota Bima (Suara NTB) – Harta kekayaan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE., selama empat tahun menjabat mengalami kenaikan hingga 86,21 persen. Ironisnya, jumlah atau angka penduduk miskin dan pengangguran di Kota Bima terus bertambah.
Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) KPK, total harta kekayaan Walikota Bima yang dilaporkan pada 30 Maret 2023 mencapai Rp5,7 miliar lebih.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp2,65 miliar atau 86,21 persen, jika dibandingkan total harta kekayaan yang dilaporkan pada 31 Desember 2018, yakni hanya sebesar Rp3,08 miliar lebih.
Harta kekayaan yang dilaporkan Walikota berupa tanah dan bangunan. Selain itu, juga bersumber dari alat transportasi seperti beberapa unit mobil mewah serta barang bergerak lainya yang harganya mencapai ratusan juta rupiah setiap unitnya.
Naiknya harta kekayaan Walikota, justru berbanding terbalik dengan kondisi warga Kota Bima. Pasalnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terus bertambah dalam satu tahun terkahir.
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS).go.id, jumlah penduduk miskin Kota Bima tahun 2022 mencapai 16.440 jiwa. Angka tersebut naik jika dibandingkan pada tahun 2021 sebelumnya, yakni jumlahnya mencapai 16.220 jiwa.
Selain jumlah penduduk miskin yang bertambah, warga Kota Bima yang miskin eskrim juga masih banyak. Berdasarkan data Pesasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) jumlahnya mencapai 8.093 Kepala Keluarga (KK).
Sementara angka pengangguran dalam catatan BPS NTB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bima tahun 2022 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 sebelumnya. Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada Bulan Agustus 2022 lalu, angka TPT di Kota Bima mencapai 3,73 persen. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 3,56 persen.
Berdasarkan pemetaan Dinas Sosial Kota Bima miskin ekstrim relatif cukup tinggi dan tersebar merata pada lima Kecamatan yang ada. Jumlah angka kemiskinan ekstrim yang paling banyak di wilayah Kecamatan Asakota, urutan kedua Raba, ketiga Mpunda, dan keempat Kecamatan Rastim dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat.
Salah satu indikatornya yang menjadi pemicu masih adanya miskin ekstrem di Kota Bima, karena tingkat pendidikan yang rendah. Karena rendahnya pendidikan, warga sulit mendapatkan pekerjaan layak untuk meningkatkan pendapatan dalam menunjang kebutuhan dan meningkatkan perekonomian.
Untuk penanggulangan, Pemkot Bima hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, juga diberikan bantuan bedah rumah atau perbaikan rumah tak layak huni (RTLH).
Kepala BPS Kota Bima melalui Humas, Azizan mengakui tahun 2022, sekitar 16.440 jiwa di Kota Bima masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan tahun 2021, yakni sekitar 16.220 jiwa.
“Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional, warga Kota Bima yang hidup di bawah garis kemiskinan memang bertambah dari tahun 2021 ke 2022,” ujarnya. (uki)
