Peserta Pemilu Boleh Kampanye di Tempat Pendidikan dengan Syarat

0
Yan Marli. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menjalankan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PU-XXI/2023 yang  mengizinkan peserta Pemilu 2024 untuk melaksanakan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. KPU pun secepatnya akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Namun demikian anggota KPU NTB divisi hukum dan pengawasan, Yan Marli menerangkan terkait putusan MK tersebut di mana ada pengecualian terhadap fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dijadikan sebagai tempat kampanye yakni tidak boleh membawa atribut kampanye.

“Izin yang diberikan MK selama berkampanye itu diberikan syarat. Jika ada peserta pemilu yang datang kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu harus tanpa atribut kampanye. Jadi, boleh sosialisasi tapi, ada pengecualian tadi,” jelasnya.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan menjadi lokasi kampanye pada Pemilu 2024. Tapi yang tetap tidak diperbolehkan adalah kampanye di tempat Ibadah. “Kalau lokasi kampanyenya di tempat ibadah tetap tidak boleh” tegasnya.

Karena hal itulah kemudian menurut Yan Marli bahwa masih ada ruang abu-abu dalam putusan MK tersebut yakni Tempat Ibadah yang menyatu dengan Lembaga Pendidikan. Akan sangat sulit untuk membedakannya, apakah peserta pemilu sedang berkampanye di tempat pendidikan atau tempat ibadah.

Oleh sebab itu, nantinya dalam hal pengawasan dan pemberian izin melaksanakan kegiatan kampanye. Harus benar-benar detail dan hati-hati supaya tidak menjadi rancu. “Pemberian izin berlokasi kampanye Ini harus berhati-hati kedepannya. Harus ditegaskan mana tempat Ibadah dan mana tempat pendidikan,” pungkasnya. (ndi)