Penggeledahan di Kantor Walikota Bima, Wakil Walikota Akui Secara Psikologis Ganggu Kinerja Pegawai

0
Feri Sofiyan (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wali Kota Bima, Selasa, 29 Agustus 2023 tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat. Para pegawai tetap bekerja seperti biasa, meski ruang kerja pucuk pimpinan di Kota Bima sedang digeledah.

Adanya penggeledahan yang dilakukan KPK ini, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan memastikan roda pemerintahan di lingkungan Pemkot Bima tetap berjalan normal. Namun, secara psikologis penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut mengganggu kinerja pegawai atau jajaran birokrasi di lingkungan Pemkot Bima.

“Kalau terganggu secara psikis, pastilah. Secara psikis, birokrasi kita terganggu. Tetapi pemerintahan tak boleh berhenti, pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan seperti biasa, nggak ada masalah,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan usai mengikuti Rapat Masalah Stunting di Golden Palace Hotel, Kota Mataram, Rabu, 30 Agustus 2023.

Feri Sofiyan mengaku kaget dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Wali Kota Bima. Namun, penggeledahan yang dilakukan itu merupakan bagian dari proses hukum yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menimpa Wali Kota.

Untuk itu, dirinya mengharapkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa Wali Kota bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan  yang sedang dilakukan KPK. Apalagi selama di Kantor Wali Kota Bima, selain menggeledah ruang kerja Wali Kota, KPK juga melakukan penggeledahan di ruang Sekda dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima.

Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan ke KPK. Karena, penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati semua pihak.

Diakuinya, saat penggeledahan dilakukan,  Wali Kota Bima Muhammad Lutfi sedang melakukan kunjungan dinas di Jakarta dalam rangka tugas. Bahkan,  hingga Rabu (30/8), Wali Kota Bima Muhammad Lutfi masih berada di Jakarta.

Pihaknya menegaskan, Muhammad Lutfi masih tetap Wali Kota Bima sampai berakhirnya masa jabatan akhir September 2023 ini. Feri Sofiyan juga mengingatkan masyarakat tidak melampaui aturan yang ada terkait status Wali Kota Bima, kecuali yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas secara optimal dan yuridis. (ham)