Kejar UHC, Dewan Sarankan Petakan Data PBI JKN KIS

0

Selong (Suara NTB) – Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) Murnan menyetujui upaya pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Akan tetapi, dalam upaya mewujudkan target tersebut diminta komponen Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN maupun APBD ini dipetakan lebih jelas terlebih dulu dan pastikan benar-benar tepat sasaran.

Menjawab Suara NTB, Selasa, 22 Agustus 2023, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lotim ini mengatakan, perlu diketahui secara detail jumlah PBI harus jelas orangnya yang akan diberikan kembali. Mana yang mampu dan tidak mampu. “Kita tidak tahu berapa detail jumlah yang tidak mampu ini,” ungkapnya.

Menurutnya Murnan, data ini paling penting untuk diselesaikan. Persoalan nanti Pemda akan memberikan berapa dapat diketahui. Selama ini, data tersebut berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuat di desa-desa. Sementara, banyak juga masyarakat yang dapat dapat tapi tidak masuk dalam DTKS. “Ini juga saya rasa perlu diperbaiki,” ucapnya.

Mengenai sumber anggarannya dari perencanaan Pemda sendiri maupun aspirasi wakil rakyat katanya bisa didiskusikan.  Salah satu yang diatensi dewan adalah data warga Lotim yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus. Seperti kasus difabel yang jumlahnya juga cukup banyak. “Data difabel ini juga perlu kita clear-kan juga,” imbuhnya.

Ketua DPRD Lotim ini siap merumuskannya dalam kebijakan anggaran ke depan sehingga bisa lebih tepat sasaran dan Lotim bisa cepat mencapai target UHC sebagaimana diharapkan.

Sejauh ini, sumber anggaran untuk membayar iuran bagi PBI ini dari Pemerintah pusat lewat APBN, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lotim sendiri. Dari pemerintah pusat tetap berlanjut. Sementara dari pemerintah provinsi dihentikan. Kata Murnan, alasan penghentian karena Pemkab Lotim tidak melakukan sharing anggaran, sehingga disetop. “Dulu ada MoU Kabupaten dengan provinsi,  sepakat sharing masing-masing 50 persen, tapi dari kita kabupaten tidak bisa,” tuturnya.

Saat ini kembali sudah ada dari pemerintah daerah Kabupaten sendiri. Sedangkan dari pemerintah provinsi sudah tidak ada.

Adapun secara rinci seperti dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Selong, Catur Wiguna secara keseluruhan di Kabupaten Lotim, baru mencapai 89,91 persen dari 1.392.099 jiwa penduduk atau baru mencapai 1.251.615 jiwa. Catur Wiguna mengatakan sebenarnya sudah pernah mencapai 90 persen. Tapi karena pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, ada verifikasi dan validasi data penerima JKN KIS APBN 2021.

Catur Wiguna merincikan, sebagian besar kepesertaan dari iuran APBN atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 926.135 jiwa. Dikalikan iuran per bulan Rp 42.000 per orang maka pemerintah pusat sudah menanggung Rp 388 miliar per bulan untuk warga miskin dan tak mampu di Lotim ini atau sebesar Rp 4,6 triliun per tahun

PBI APBD 97.665 jiwa. Jumlah ini jika diakumulasi besaran iurannya Rp 42 ribu per bulan, maka Pemkab Lotim mengeluarkan dana sebesar Rp 410 juta per bulan. Dikalkulasikan selama selama satu tahun, maka Pemkab Lotim menanggung Rp 4,9 miliar.  Pekerja Penerima Upah atau yang ditanggung perusahaan jumlahnya 163.552 jiwa. Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 54.643 jiwa. Terakhir bukan pekerja hanya 9.615 jiwa.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim HM. Juaini Taofik mengatakan, berbagai upaya akan dilakukan Lotim untuk mewujudkan target UHC. Tahun ini tersisa tinggal 68 ribu dari target. Kalau mengandalkan dana APBD maka akan cukup berat. Harapannya, selain APBD, Dana Desa juga diminta bisa turut digunakan untuk membayarkan iuran PBI.  Selain itu, diharapkan juga bisa tersalurkan pembayaran lewat aspirasi-aspirasi wakil rakyat, sehingga bisa lebih cepat mencapai target. (rus)